Jakarta (Greeners) – Negara-negara ASEAN didesak untuk mengambil tindakan yang ambisius untuk mengatasi dampak perubahan iklim pada Konferensi Tingkat Tinggi Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) yang dikenal sebagai Conference of Parties (COP) 21 nanti.
Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ASEAN untuk Kesepakatan Iklim yang Adil, Ambisius dan Mengikat (atau disingkat A-FAB) mengatakan bahwa topan badai mematikan, banjir dan kekeringan menjadi fenomena baru di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang substansial untuk mengatasi penyebab dan dampak perubahan iklim tersebut.
Zelda Soriano,Penasihat Hukum dan Politik dari Greenpeace Asia Tenggara, mewakili A-FAB kepada Greeners menyatakan, pembakaran bahan bakar fosil untuk produksi energi bertanggung jawab menghasilkan emisi gas rumah kaca. Itu sebabnya dibutuhkan sebuah reformasi kebijakan ASEAN yang diselaraskan untuk menurunkan subsidi batubara, minyak dan gas bumi. Hal ini untuk mendukung teknologi rendah karbon seperti energi terbarukan dan lainnya, terutama dalam konteks integrasi ekonomi ASEAN.
“Program dan proyek untuk menerapkan kebijakan energi rendah karbon seharusnya dapat dimasukkan dalam intended nationally determined contributions (INDCs) atau rencana aksi iklim bahwa mereka akan bertindak di bawah perjanjian iklim yang baru nanti,” jelasnya, Jakarta, Senin (06/07).
Pada dekade terakhir, lanjutnya, Asia Tenggara telah dihantam oleh kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan korban jiwa, infrastruktur dan hilangnya mata pencaharian. Peristiwa seperti Topan Haiyan tahun 2013 yang menewaskan 6.300 jiwa dan ratusan ribu pengungsi di Filipina, dan tahun 2011 terjadi banjir Thailand yang menyebabkan kerusakan pertanian senilai USD 1,3 miliar diketahui diperburuk oleh meningkatnya suhu global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca.
Negara-negara maju, terangnya, harus menyediakan pembiayaan iklim untuk mendukung adaptasi iklim di negara berkembang sebagai bagian dari aksi iklim mereka. Ia percaya bahwa dalam semangat keadilan iklim, negara-negara yang bertanggung jawab terhadap emisi gas rumah kaca, juga harus bertanggung jawab untuk mengatasi kebutuhan adaptasi korban perubahan iklim.
“Akan sangat lebih baik bagi ASEAN untuk mendesak mereka, negara-negara anggota, melalui deklarasi untuk mencakup tindakan ambisius dalam INDCs dengan indikasi yang jelas tentang bagaimana agar berhasil melaksanakan desakan adaptasi iklim yang mereka (ASEAN) sampaikan,” tutupnya.
Sebagai informasi, A-FAB adalah koalisi yang terdiri dari berbagai LSM seperti Oxfam, Greenpeace dan Eropa yang menyerukan partisipasi yang lebih aktif dan transparan bagi perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).
Penulis: Danny Kosasih
21 Apr 2024 
