Jakarta (Greeners) – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan impor sampah di Indonesia harus segera dihentikan. Hal itu untuk mengurangi beban kerusakan lingkungan. Apalagi, negara ini memiliki timbulan sampah yang sangat besar.
“Saat ini, kita masih mengimpor sampah terpilah dari negara-negara yang mengklaim menerapkan sistem zero waste. Namun, kenyataannya, hampir seluruh kiriman tersebut adalah sampah yang tidak terkelola dengan baik di negara asalnya,” ungkap Hanif saat mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Minggu (27/10).
Menurutnya, Indonesia, khususnya DKI Jakarta, tidak boleh “dijajah” oleh masalah sampah dari luar negeri. Di Jakarta, 20 persen timbulan sampah terdiri dari plastik dan 17 persen berasal dari kertas.
Timbulan sampah di Jakarta yang masuk TPST Bantargebang mencapai 7.500 hingga 8.000 ton setiap hari. Menurut Hanif, daur ulang seharusnya menjadi solusi, bukan justru menambah beban sampah dari luar negeri.
“Kita harus berpikir bersama, apakah kita masih terjajah oleh kolonialisme sampah? Potensi sampah di Jakarta sangat tinggi, mencapai hampir 8.000 ton per hari. Namun, yang berhasil terkelola hanya sekitar 1.000 ton. Ini hanya data dari Jakarta. Jika kita melihat kota-kota lain seperti Surabaya dan Medan, potensi sampah kita sebenarnya jauh lebih besar,” katanya.
Hanif juga mengingatkan bahwa Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Indonesia, tidak boleh terjebak dalam masalah sampah berlarut-larut. Meskipun ada berbagai program yang berjalan, Jakarta harus tetap menjadi kota metropolitan yang maju dan bersih, sesuai harapan seluruh masyarakat.
Food Waste Menjadi Perhatian Serius
Hanif juga juga menyoroti permasalahan sisa makanan (food waste) di Jakarta yang menjadi perhatian serius. Ironisnya, banyak sisa makanan ini masih berakhir di TPST Bantargebang. Padahal, seharusnya sampah tersebut dapat terselesaikan di sumbernya agar tidak berakhir di TPST Bantargebang.
“Saat ini, berbagai metode untuk menangani food waste juga bisa terus pemerintah kembangkan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan maggot,” ungkapnya.
Hanif lantas mengajak para stakeholders untuk membahas masalah ini bersama-sama. Ia juga akan melaporkan situasi ini kepada Presiden Prabowo Subianto dan memastikan masalah ini menjadi perhatian utama bagi Kementerian Lingkungan Hidup.
“Penyelesaian masalah sampah tidak bisa dibebankan hanya pada pemerintah provinsi. Tanggung jawab ini harus diemban secara kolektif. Jika masalah sampah tidak kita tangani dengan serius, maka sebagai menteri, saya yang akan bertanggung jawab, tanpa memandang apakah masalahnya terjadi di kabupaten, desa, atau Jakarta,” ujarnya.
Untuk itu, Hanif telah berkoordinasi dengan sekretaris daerah dan mengizinkan untuk mengadakan diskusi lebih mendalam di kantor KLH.
“Kami akan mengatur agar kepala dinas membawa semua data terkait. Sehingga, kami bisa memetakan implementasi dari laporan yang telah mereka sampaikan. Ini langkah penting untuk memastikan bahwa kita memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi saat ini dan langkah-langkah yang perlu kita ambil ke depannya,” kata Hanif.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia