LIPI Gaungkan Sains sebagai Dasar Kebijakan Mitigasi Bencana

Jakarta (Greeners) – Indonesia harus memberikan perhatian khusus terhadap kebencanaan. Pasalnya, Indonesia berada di kawasan sabuk api dengan potensi bencana yang tinggi. Di sisi lain, bencana non alam pandemi Covid-19 juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Eko Yulianto, berharap hasil riset terkait kebencanaan menjadi dasar kebijakan. Eko menyampaikan pandangannya dalam webinar Talk To Scientist: Kajian Multidisiplin Pengurangan Risiko Bencana, Kamis (22/10/2020).

Menurut Eko, kebijakan yang berpijak pada riset, seperti riset dari LIPI, bisa menumbuhkan kesadaran publik terkait risiko bencana. Ujungnya tentu saja pengurangan risiko bencana.

“Namun hingga saat ini masih ada jurang yang lebar yang perlu dijembatani antara pembuat kebijakan dan publik dengan peneliti dan akademisi di Indonesia,” hemat Eko.

LIPI: Peneliti dan Penguasa Butuh Jembatan Komunikasi Sains

Eko menunjuk komunikasi yang buruk sebagai biang kerok tidak diterapkannya hasil riset sebagai landasan kebijakan. Dia menilai, peneliti dan pembuat kebijakan perlu menerapkan komunikasi sains sebagai jembatan informasi. Jembatan informasi ini, lanjutnya, tidak hanya antara peneliti dan pembuat kebijakan, melainkan juga ke masyarakat.

“Kita tidak pernah punya jembatan untuk sebuah hasil penelitian dimuarakan dan dikomunikasikan maupun disebarkan informasinya ke semua lembaga eksekutif,” jelas Eko.

Jembatan komunikasi sains, lanjut Eko, merupakan bagian dari upaya mengedukasi publik. Jika masyarakat terdidik, masyarakat dapat mengawasi setiap jengkal langkah dan kebijakan dari penguasa.

Eko lalu menyebut penerapan kebijakan berbasis sains di Jepang. Pada 2011, sebelum terjadi tsunami, pemerintah Jepang membangun tembok laut setinggi 5 meter. Setelah terjadi bencana, tembok tersebut kembali ditinggikan guna mengurangi dampak dari bencana. Proses ini tidak terjadi dengan mulus, lanjut Eko. Ketika tembok laut di Jepang ditinggikan ternyata para ilmuwan merekomendasikan satu poin secara keliru. Meski demikian, pemerintah memaklumi kekeliruan ini. Pemerintah dan masyarakat Jepang mafhum, sains sifatnya berkembang dan kebenarannya tidak absolut.

“Di Jepang penelitian kebencanaan basisnya kontinu. Segala hal yang terjadi melewati proses verifikasi, falsifikasi, dan itu terus-menerus. Kalau di Jepang setiap tsunami jadi pelajaran dan diimplementasikan dalam mitigasi berikutnya,” jelas Eko.

Baca juga: Bapeten Deklarasikan Lahan di Batan Indah Bersih dari Radioaktif

LIPI Dorong Penelitian Multidisiplin untuk Mitigasi Bencana

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, Tri Nuke Pudjiastuti, menyatakan minimnya pengetahuan risiko mengakibatkan pengurangan risiko bencana yang tidak maksimal. Menurutnya, penggabungan antar disiplin ilmu sebagai upaya pengurangan risiko bencana dapat dioptimalkan dengan menggunakan pendekatan multidisiplin.

“Aspek pengetahuan masyarakat belum terintegrasi dengan baik. Ini menunjukan perspektif multidisplin yang harus terus dikembangkan,” imbuhnya.

Lebih jauh, Nuke menjelaskan empat prioritas dalam Kerangka Kerja Sendai untuk mengurangi risiko bencana. Empat hal tersebut yakni memperkuat manajemen risiko bencana untuk mengatasi risiko bencana; investasi pada pengurangan risiko bencana untuk ketahanan prioritas; meningkatkan kesiapsiagaan bencana dalam memberikan respon efektif; dan membangun kembali dengan lebih baik dalam pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI, Ocky Karna Radjasa menggema hal yang sama. Ocky menyebutkan, sebagai lembaga penelitian multidisipliner, LIPI memiliki jamak hasil riset terkait kebencanaan. Pendekatan ilmu pengetahuan dapat berkontribusi pada penguatan upaya pengurangan risiko bencana. Ilmu pengetahuan ini pun dapat mendukung target pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Selain pendekatan sains, Ocky juga menekankan pentingnya ancangan sosial humaniora. Ocky lalu membandingkan perilaku warga pesisir dengan awam Tanah Air dalam menghadapi pandemi Covid-19. Untuk bencana alam seperti tsunami, masyarakat di daerah pesisir telah memiliki pengetahuan yang dapat membantu warga mengurangi risiko bencana. Di sisi lain, dalam bencana non alam pandemi Covid-19, kesenjangaan pengetahuan berujung pada diskriminasi pasien Covid-19. Kesenjangan pengetahuan juga mengakibatkan adanya penolakan terhadap protokol prosedur pemakaman Covid-19.

“Jadi bencana alam dan non alam tidak hanya butuh pendekatan medis atau teknis, tapi sentuhan sosial humaniora agar masyarakat paham,” jelas Ocky.

Penulis: Muhammad Ma’rup

Editor: Ixora Devi