Jakarta (Greeners) – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong pemerintah daerah untuk terus berperan aktif dalam upaya pengelolaan limbah medis. Utamanya, limbah medis yang warga isolasi mandiri (isoman) hasilkan. Limbah ini rawan tersebar ke lingkungan karena belum terkelola dengan baik.
Kasubdit Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) KLHK, Amsor menyatakan, sejak melonjaknya Covid-19 varian Delta, pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan fasilitas insinerator pada rumah sakit yang ada.
Lebih dari 200 rumah sakit telah memiliki insinerator sendiri. Ia juga memastikan telah mengirimkan 10 unit insinerator. Selain itu KLHK juga telah memberikan izin pada 12 pabrik semen yang di sejumlah wilayah terpencil di Indonesia untuk dapat mengolah limbah medis B3.
“Untuk rumah sakit yang belum ada insineratornya maka bisa menyerahkannya ke rumah sakit yang punya atau pabrik semen atau jasa pengolahan limbah B3,” katanya kepada Greeners, baru-baru ini.
Perlu masyarakat ketahui, limbah medis bersifat infeksius. Limbah ini mampu membawa bakteri atau virus dari satu tempat ke tempat lain. Adapun beberapa jenis limbah tersebut di antaranya rapid tes kit, sarung tangan bekas, jarum suntik bekas, alat swab bekas hingga masker bekas.
Limbah Medis Beri Ancaman ke Lingkungan
Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah memperingatkan bahwa limbah medis imbas penanganan pandemi Covid-19 memicu ancaman bagi lingkungan dan manusia. Laporan yang WHO keluarkan hingga Selasa (1/2) menyebut, ada sekitar 1,5 miliar unit alat pelindung diri (APD) setara 87.000 ton selama Maret 2020 hingga November 2021.
Sebanyak 8 miliar dosis vaksin Covid-19 pertama yang telah diberikan menghasilkan 144.000 ton limbah, seperti jarum suntik serta kotak pengamanan. Sementara data KLHK, sejak Maret 2020 hingga Juni 2021, Indonesia telah menghasilkan sebanyak 18.460 ton limbah medis kategori B3.
Limbah medis tak sekadar berasal dari rumah sakit, tapi juga pusat karantina, lokasi vaksinasi serta isolasi mandiri. Amsor menyebut, hal yang paling pemerintah dan masyarakat waspadai yaitu limbah yang berasal dari para isoman dan sektor rumah tangga. Pasalnya, pengawasannya sangat sulit pemerintah lakukan. Oleh sebab itu, perlu keseriusan dari masing-masing pemerintah daerah.
“Antisipasi terus kita lakukan bila tiba-tiba kasus melonjak. Yang perlu ditingkatkan adalah peran pemerintah daerah untuk memastikan limbah medis itu dapat terkumpul dan terolah dalam satu tempat. Jadi tidak tercecer,” paparnya.
Pusatkan Pengelolaan Limbah Isoman di Daerah
Limbah dari para isoman dan rumah tangga nantinya dibawa ke fasilitas penampungan lalu menuju ke pengolah limbah. Masyarakat dapat memanggil pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk mengambil kantong limbah infeksius yang masyarakat hasilkan.
Amsor juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap standard operating procedure (SOP) dalam hal penanganan limbah medis. Misalnya dengan memastikan wadah limbah yang memadai, tertutup rapat dan tak bocor dengan pelabelan limbah infeksius.
Sementara Head of Recycling Business Waste4Change Rizky Ambardi mengatakan, banyak daerah yang belum siap untuk mengelola limbah medis ini. Edukasi dan sosialisasi pada masyarakat prioritas pemerintah lakukan agar mereka bisa memilah sampah. Selain itu juga melakukan disinfeksi lalu menempatkannya secara tertutup sehingga dapat terkelola oleh pihak swasta atau pemerintah daerah.
Ia menyebut, masyarakat tak seharusnya menunggu inisiasi dari pemerintah. Tapi juga berperan aktif bersama produsen limbah juga untuk membantu daerah dalam pengumpulan limbah medis ini. “Bisa melalui campaign cara pengelolaan limbah medis dan memfasilitasi titik-titik pengumpulannya. Pada akhirnya yang kita inginkan agar limbah ini tak tercecer di lingkungan” ungkapnya.
Penulis : Ramadani Wahyu
21 Apr 2024 
