Jakarta (Greeners) – Sepanjang Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berlangsung pada kurun waktu 2004-2014, ada banyak kasus konflik agraria yang telah ditangani oleh pemerintah, namun sayangnya tidak ada yang terselesaikan.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan, bahwa merebaknya konflik agraria yang begitu luas adalah tanda utama dari kebutuhan untuk segera dilaksanakannya pembaruan Agraria.
Sekretaris Jendral KPA, Iwan Nurdin mengatakan, kalau konflik Agraria yang terjadi selalu disebabkan oleh alasan-alasan ketimpangan pemilikan, penguasaan, dan pengelolaan sumber-sumber agraria.
“Ketimpangan struktur agraria ini menjadi persoalan utama yang belum terselesaikan, bahkan terus meningkat sepanjang kekuasaan SBY,” ujar Iwan di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa (09/09).
KPA mencatat, sepanjang sepuluh tahun kekuasaan SBY telah terjadi 1.391 konflik agraria di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan areal konflik seluas 5.711.396 hektar, dimana terdapat lebih dari 926.700 kepala keluarga harus menghadapi ketidak adilan agraria.
Komisioner Komnas HAM, Dianto Bachriadi juga menyampaikan bahwa masalah sektoralisme kebijakan dan kelembagaan dalam hal pengelolaan sumber agraria turut menjadi faktor penyebab dalam berbagai konflik yang terjadi.
Berdasarkan sektornya, Dianto menambahkan, konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan mencapai 536 konflik, sektor infrastruktur 515 konflik, sektor kehutanan 140 konflik, sektor tambang 90 konflik, sektor pertanian 23 konflik, dan sektor pesisir-kelautan 6 konflik.
“Selain itu tindakan intimidasi dan kriminalisasi oleh aparat kepolisian juga telah mengakibatkan 1.354 orang ditahan, 553 luka luka, 110 tertembak peluru aparat, dan 70 tewas di wilayah-wilayah konflik tersebut,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abetnego Tarigan mengusulkan perlu adanya badan ad hoc tersendiri untuk menyelesaikan berbagai kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia.
“Pemerintahan Joko Widodo kedepan harus membentuk badan tersendiri untuk menangani konflik-konflik agraria seperti ini. Ini sangat mendesak dan di butuhkan. Saya rasa pak Jokowi juga setuju,” katanya.
(G09)
21 Apr 2024 
