Jakarta (Greeners) – Perhelatan akbar Konferensi Asia Afrika ke-60 yang berlangsung di DKI Jakarta dan Bandung diharapkan benar-benar membawa pengaruh positif dan perubahan yang lebih baik, khususnya bagi perekonomian dan kehidupan sosial bangsa Indonesia. Tidak terkecuali dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) pun mendorong agar KAA juga dapat mempererat kerja sama negara-negara di kawasan Asia dan Afrika untuk mewujudkan keadilan global, terlebih dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Ketua Umum KNTI, M. Riza Damanik kepada Greeners menyampaikan bahwa para pemimpin dunia yang terlibat di dalam Konferensi Asia Afrika dituntut untuk memastikan kalau tujuan akhir dari pengelolaan laut adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan kepada warga bangsanya.
“Untuk mewujudkan itu berarti kerjasama Selatan-Selatan ini harus berfokus pada percepatan terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan bagi keluarga nelayan skala kecil dan tradisional,” katanya, Jakarta, Selasa (21/04).
Selain itu, Riza juga menegaskan bahwa praktik perbudakan di sektor perikanan harus segera diakhiri. Begitu pula dengan pencurian ikan harus diletakkan sebagai musuh bersama dengan menerapkan prinsip ETO (Extra Territorial Obligation).
“Dengan prinsip ETO maka negara asal pelaku pencuri ikan harus juga berperan aktif memberikan hukuman kepada pelaku pencuri ikan sesuai undang-undang yang berlaku di negara asal maupun internasional demi tegaknya keadilan global,” lanjutnya.
Selain Riza, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim menyatakan hal yang serupa. Menurutnya, negara-negara yang menjadi peserta Konferensi Asia Afrika juga memiliki tantangan yang sama dalam sektor perikanan.
Menurut Abdul, begitu minimnya konektivitas dari hulu ke hilir menyebabkan masyarakat pelaku perikanan skala kecil menjadi kurang sejahtera. Ia juga meminta agar pemerintah Indonesia menyatakan ketegasannya untuk memerangi pencurian ikan pada momen KAA.
“Bahkan Pemerintah juga bisa menagih komitmen hitam di atas putih dari negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika ini terkait ketegasan pemerintah Indonesia dalam memerangi pencurian ikan dan perbudakan itu,” katanya.
Penulis: Danny Kosasih
21 Apr 2024 
