Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan akan menangani isu sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung Kota Denpasar. Hal ini menyusul perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus presidensi G20.
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati menyatakan, salah satu upaya yang KLHK lakukan yaitu memastikan penanganan terkait persoalan open dumping di TPA Suwung. Ia mendorong agar tak sekadar upaya menekan pengurangan sampah, akan tetapi, memastikan adanya jalan keluar.
“Kami memang sarankan untuk (10 hektare yang masih dibuka) dilakukan penutupan dengan sistem controlled landfill. Kalau tidak bisa setiap hari maka seminggu sekali,” katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV di Jakarta, Senin (7/2).
Sebelumnya, kunjungan Komisi IV telah menemukan adanya open dumping di TPA Suwung. Vivien menyatakan bahwa yang membuang sampah di TPA tersebut adalah masyarakat yang tinggal di Kota Denpasar.
Ia memastikan bahwa pemerintah kota Denpasar akan menutup TPA Suwung pada April 2022 dan akan membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). “Itu akan kami koordinasikan dengan pihak PUPR dan Bappenas,” imbuhnya.
Pihak KLHK, tengah melakukan komunikasi yang intens dengan lintas kementerian/ lembaga untuk mengentaskan penanganan sampah ini. Koordinasi akan dilakukan bersama dengan pihak Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
G20 Angkat Citra Indonesia
Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sudin menyatakan, kunjungan ke Bali yakni memastikan kesiapan menyusul agenda Presidensi G20. Adapun targetnya yakni memastikan citra Indonesia. “Mukanya Indonesia harus kita jaga. Mukanya Provinsi Bali harus kita jaga, Presiden Republik Indonesia menjadi Presiden G20,” ungkap dia.
Sebagai tuan rumah Presidensi G20, pemerintah telah berkomitmen sebagai pelopor dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, pengendalian perubahan iklim dan pemulihan lingkungan hidup. Wakil Menteri KLHK, Alue Dohong sebelumnya menyatakan bahwa perhatian dunia pada Indonesia tak hanya pada puncak agenda G20 pada November nanti. Persiapan, termasuk memastikan Bali telah bersih harus dilakukan mulai dari sekarang.
Ia juga menekankan, bahwa pengelolaan sampah harus terimplementasi dari hulu ke hilir. Pasalnya, 50% sumber sampah berasal dari rumah tangga dan sisanya industri. “Artinya penanganan hulu paling penting, bisa dimulai dari pilah pilih sampah di rumah tangga, pembangunan TPS 3R, TPST, supaya timbulan sampah sangat minimum,” ujar dia.
Sebagai tuan rumah, Indonesia harus menunjukkan citra yang ramah, bersih dan bersahaja untuk meningkatkan impresi (kesan) negara-negara di dunia.
Masalah Sampah di TPA Suwung
Masalah penanganan sampah di TPA Suwung bukan kali pertama. Gubernur Bali, Wayan Koster menilai pengelolaan sampah yang selama ini dipusatkan di TPA Suwung Kota Denpasar merupakan kebijakan kurang tepat.
Ia menginstruksikan penghentian pembuangan sampah dari Pemkab Tabanan, Pemkab Gianyar, serta Pemkab Badung ke TPA Suwung. Ia menekankan pengelolaan sampah berbasis produksi dan sumber asalnya. Keputusan tersebut melatarbelakangi penerbitan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
Koster menyatakan, kebersihan merupakan hal yang esensial bagi Bali sebagai daerah pariwisata. Oleh karena itu, ia menegaskan pada tahun 2022 bahwa semua desa di Bali yang berjumlah 636 menjalankan Pergub ini, tanpa alasan apapun.
Penulis : Ramadani Wahyu
Editor : Ari Rikin
21 Apr 2024 
