Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meresmikan tiga peta tematik pada Hari Penanggulangan Degradasi Lahan Sedunia. Tiga peta tematik tersebut yaitu Peta Batas Daerah Aliran Sungai (DAS), Peta Rawan Erosi dan Peta Lahan Kritis akan menjadi data spasial pendukung dalam upaya penanggulangan degradasi lahan.
Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Ida Bagus Putera Prathama mengatakan kondisi alam Indonesia memiliki lahan yang subur dan sumber daya alam sedemikian kaya. Namun demikian, proses perubahan fisik dan kimia di permukaan dataran Indonesia cenderung intensif.
“Artinya negara kita, jika sedikit saja salah tata kelola, proses degradasi lahan akan terjadi dan cenderung meluas. Indonesia termasuk negara dengan laju sedimentasi terbesar di dunia, yaitu lebih dari 250 ton per kilometer persegi per tahun,” ujar Putera di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis, (05/07/2018).
BACA JUGA: Komitmen Kesepakatan Paris, Tata Kelola Gambut Perlu Dibenahi
Peluncuran tiga peta tematik ini diharapkan menjadi momentum tepat agar tersedia data informasi pendukung yang andal sehingga perencanaan pembangunan dapat beroperasi dengan baik. Peta tematik tersebut juga dapat digunakan sebagai instrumen dalam melakukan benefit-impact analysis dalam penentuan indikasi program pada pola ruang.
“Dengan peta yang akurat, merencanakan rehabilitasi lahan kritis, DAS, dan rawan erosi pasti lebih akurat, tentu nanti lebih efektif. Karena skala pembaruannya 1:50 yang sebelumnya 1:250 pasti lebih akurat dalam penyajian datanya,” jelas Putera.
Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Ida Bagus Putera Prathama. Foto: greeners.co/Dewi Purningsih
Putera melanjutkan, tersedianya data spasial yang andal dan dapat diakses para pihak untuk mendukung formulasi strategi berdayaguna dalam penanggulangan degradasi lahan sehingga target keseimbangan antara degradasi dan rehabilitasi pada tahun 2030 (2030 Zero Net Land Degradation) dapat tercapai.
BACA JUGA: Pantau Hutan, KLHK Siapkan SIMONTANA
Dari total revisi lahan kritis berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2014 yang semula 24,3 juta hektare menjadi 14 juta hektare, KLHK berhasil merehabilitasi luas lahan kritis seluas 20 ribu hektare. Angka tersebut diakui Putera tidak banyak karena terbentur dengan dana.
“Tahun depan kita mempunyai target merehabilitasi 10 kali lipat jadi 200.000 hektare lahan, tapi semua berujung punya uang atau tidak. Anggaran kementerian juga dibagi-bagi dengan direktorat lain tidak bisa untuk kami saja,” ujar Putera.
Oleh karena itu, selain meluncurkan tiga peta tematik, Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya penyelesaian lahan kritis melalui berbagai program dan terobosan yaitu:
1. Rehabilitasi, reboisasi, penghijauan, pembangunan persemaian permanen, kebun bibit rakyat serta pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.
2. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Agama, dan Kementerian BUMN serta 179 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia termasuk dengan sektor swata.
3. Meminta kepada seluruh BUMN/D/S untuk mengalokasikan 10 % dana CSR dan 1 % dari seluruh Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengalokasikan 1% dana APBD untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon.
4. Menumbuhkembangkan budaya menanam sejak dini dengan mewajibkan melakukan penanaman 25 pohon selama hidup.
5. Mengampanyekan Gerakan Hemat Air termasuk 3 R (Reduce, Re-use dan Re-cycle), merevitalisasi 108 DAS prioritas, 15 danau prioritas, 29 bendungan prioritas, serta 13 provinsi sentra padi, dan secara keseluruhan tersebar di 352 kabupaten/kota 34 provinsi.
Penulis: Dewi Purningsih
21 Apr 2024 
