Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan hingga pertengahan tahun ini akan merampungkan target dan standar pengaturan strategi bersama daerah menuju Zero Waste Zero Emission by 2030. Pengelolaan sampah harus mengurangi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana target Enhanced NDC (Nationally Determined Contribution). Selanjutnya, dapat mewujudkan target net zero emission tahun 2050-2060.
KLHK terus lakukan excercise antara tahun 2030 atau 2040 untuk zero emission, selain zero waste pada tahun 2030. Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah Sampah, dan Bahan Berbahaya Beracun KLHK Rosa Vivien Ratnawati menyatakan, kebijakan less landfill harus dapat dilakukan. Sampah sebagai sumber utama emisi GRK berupa gas metana.
“Ditargetkan pada tahun 2030 semua landfill di Indonesia dapat dioperasikan secara sanitary landfill dan semua gas metananya ditangkap,” kata Vivien kepada Greeners, Selasa (10/1).
Ia juga menambahkan bahwa batas waktu pembangunan landfill baru mulai tak dilakukan lagi. “Termasuk zero open burning sampah,” imbuhnya.
Selain itu, KLHK juga memfokuskan pada upaya pengelolaan sampah dengan teknologi sampah menjadi listrik atau energi. Tak hanya dapat menyelesaikan persoalan sampah, tapi langkah ini dapat menurunkan emisi GRK. “Untuk kota-kota kluster metropolitan, termasuk dalam Perpres 35 tahun 2018, waste to electricity menjadi pilihan yang sangat rasional,” kata dia,
Sementara daerah- daerah yang punya potensi offtaker seperti industri semen, PLTU, dan industri lainnya (pengguna batu bara), teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) menjadi pilihan yang sangat efisien dan efektif.
Selain Zero Waste, 3R Juga Jadi Fokus
KLHK juga fokus pada upaya mitigasi reuse, reduce, dan recycle (3R) khususnya untuk sampah kertas, plastik, logam, kaca, dan tekstil dan optimalisasi mendorong pengelolaan sampah dengan teknologi maggot, waste to biogas, dan waste to feeds.
“Ini menjadi upaya mitigasi yang juga akan menjadi determinan ke depan, karena sangat signifikan menurunkan emisi GRK,” ucapnya.
Berdasarkan data Kementerian LHK, timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2021 sekitar 68,5 juta ton dan akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Dari angka tersebut, sebanyak 64,52 % sampah telah terkelola dan potensi pemanfaatan sampah untuk ekonomi sirkular mencapai Rp 426 miliar.
KLHK dorong daerah ikut tuntaskan persoalan sampah. Foto: KLHK
Pengelolaan Sampah Daerah
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta para gubernur di seluruh Indonesia agar mengurus pengelolaan sampahnya. Pasalnya, sampah masih menjadi permasalahan yang belum tuntas.
“Saya minta gubernur, sudah beres belum urusan sampah? Belum ada? Ya, karena memang saya tahu belum ada,” kata Jokowi beberapa waktu lalu.
Ia menekankan, agar permasalahan sampah menjadi prioritas yang tak boleh dipandang sebelah mata. Sehingga sampah tidak berujung ke sungai, laut hingga menjadi kotoran sebuah kota.
Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, dalam 2-3 minggu KLHK melengkapi kerja incognito lapangan. Ini sebagai upaya konfirmasi langkah-langkah kerja yang terus berkembang sejak tahun 2016.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, sampai sekarang, makin berkembang baik peran dan inisiatif pemda. Demikian pula teknologi, peran masyarakat tingkat grass root dan peran masyarakat pemikir, pendamping kelompok, pemerhati/aktivis dan praktisi lapangan.
“Dan yang penting juga peluang menuju upaya sampah menjadi berkah dengan dukungan off-taker swasta,” ungkap Menteri LHK, Siti Nurbaya ketika menyambangi Kabupaten Cilacap dan Banyumas, Minggu, (8/1).
Ia mengatakan, selain masalah sampah bisa tuntas sekaligus bisa mengatasi masalah sosial dan ekonomi juga bisa menghasilkan pendapatan. Yang paling penting justru menuju pada lingkungan yang makin sehat dan lestari.
Penulis : Ramadani Wahyu
Editor : Ari Rikin
21 Apr 2024 
