Jakarta (Greeners) – Pariwisata alam merupakan salah satu sektor unggulan nasional yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Bahkan beberapa kawasan Taman Nasional (TN) telah dikenal sebagai kawasan pariwisata alam yang menjadi ikon Indonesia, seperti TN Bromo Tengger Semeru, TN Komodo, dan TN Tanjung Puting. Sedangkan dalam pengelolaannya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun telah menjalin kerjasama dengan Asosiasi Pariwisata Alam Indonesia (APAI), sejak tahun 2007 silam.
BACA JUGA: Pengelolaan Tujuh Taman Nasional Laut Masih Dalam Otoritas KLHK
Plt. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Bambang Hendroyono mengatakan bahwa sampai saat ini terdapat 45 pemegang Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA), dan 16 pemegang persetujuan prinsip IUPSWA. Sayangnya, berdasarkan fakta dan hasil evaluasi, kinerja IUPSWA masih belum sesuai harapan.
“Sebanyak 73,3% sudah aktif, namun hanya 33,3 % yang memperoleh untung. Sisanya, 4,4% tidak aktif, 9% belum melakukan pembangunan, dan 13,3% belum operasional karena baru terbit tahun 2016,” terang Bambang, Jakarta, Selasa (30/05).
BACA JUGA: Pedoman Prosedur Pendakian Bersih Sampah Mulai Disusun
Dengan kondisi tersebut, Bambang berharap APAI dapat berperan lebih aktif dalam memfasilitasi anggotanya, yaitu para pemegang izin pariwisata alam, untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Meski begitu, Bambang juga menyampaikan apresiasi kepada APAI yang telah menjalin kerjasama selama satu dasarwarsa bersama KLHK dan berkomitmen dalam mendukung pariwisata alam di kawasan konservasi yang lestari dan berkelanjutan.
“Pengembangan pariwisata alam perlu didukung pembangunan fasilitas-fasilitas wisata alam dan ini semua merupakan tanggung jawab pemegang IUPSWA, pengelola kawasan, serta pihak terkait lainnya”, katanya.
Penulis: Danny Kosasih
21 Apr 2024 
