Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membuat 100.000 sumur resapan selama lima tahun ke depan di lima wilayah kotamadya di Jakarta. Sumur Resapan (infiltration Well) adalah sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan/aliran permukaan agar dapat meresap ke alam tanah.
Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Hermono Sigit yang dihubungi Rabu (6/2) mengatakan sumur resapan baik sumur resapan dangkal maupun sumur resapan dalam, sangat efektif untuk mengurangi potensi banjir karena meresapkan air permukaan (run off) dan berguna untuk mengisi air tanah.
Selain sumur resapan, Hermono menyarankan Pemprov DKI juga menggalakkan pembuatan lubang resapan biopori. “Biopori lebih aman untuk struktur bangunan. Biopori dapat mengurangi sampah organic kecuali plastic,” katanya. Lubang biopori efektif meresapkan air karena adanya rongga-rongga tanah yang dibuat oleh makhluk-makhluk mikrobiologis dalam tanah.
Dia menyarankan sumur resapan dan lubang biopori dibuat terutama di ruang terbuka hijau (RTH) di seluruh Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah menargetkan pembuatan 100.000 sumur resapan pasca banjir besar yang melanda hampir secara merata di lima wilayah DKI Jakarta selama 10 hari, mulai dari tanggal 17 hingga 27 Januari 2013. Jokowi mengatakan banjir besar terjadi dikarenakan daerah resapan di Kota Jakarta sudah sangat minim. Oleh karena itu Pemprov DKI akan kembali menggalakkan pembangunan sumur resapan di gedung-gedung perkantoran, pemukiman, dan gedung-gedung pemerintahan.
Lokasi daerah peresapan air yang disasar adalah kawasan budidaya, pemukiman, perkantoran, pertokoan, industri, sarana dan prasarana olah raga, serta fasilitas umum lainnya.
Dengan adanya banyak sumur resapan diharapkan sebagian air dapat meresap ke dalam tanah dan menambah cadangan air tanah. Sehingga air hujan yang mengalir tersebut dapat dialihkan ke sumur resapan. Dan dapat mengurangi banjir di Jakarta.
“Saya menargetkan dalam lima tahun kepemimpinan saya, sudah ada 100.000 sumur resapan di lima wilayah DKI Jakarta,” kata Gubernur yang akrab disapa Jokowi ini di Balaikota, pada Senin (4/2).
Untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, akan ada sebanyak 10.000 sumur resapan yang akan dibangun di gedung-gedung pemerintahan. Seperti kantor dinas, kantor walikota, kantor kecamatan dan kelurahan, serta puskesmas kelurahan dan kecamatan.
Termasuk di Balaikota DKI, tempat dirinya bersama Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bekerja, juga telah dibangun sembilan sumur resapan berdiameter 4 m di bangun di halaman Balaikota. Karena, saat banjir besar, gedung Balaikota turut terendam banjir hingga setinggi 30 sentimeter.
Selebihnya, Pemprov DKI akan mendorong semua gedung perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan pemerintahan untuk membuat sumur resapan. “Saya akan audit semua bangunan yang ada. Nantinya, gedung yang belum memiliki sumur resapan diwajibkan untuk membuatnya. Keberadaan sumur resapan sudah sangat mendesak dimiliki kota Jakarta,” ujarnya.
Jika ada pemilik atau pengelola gedung yang tidak mau menjalankan kewajiban tersebut, maka gedung tersebut terancam ditutup atau dicabut izinnya. “Kita harus meninggalkan hal-hal yang salah. Jika untuk kebaikan kenapa tidak mau?” tanyanya.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan banjir akan terus dialami Jakarta bila tidak ada langkah serius dari pemerintah provinsi untuk memutuskan mata rantai banjir. Salah satu langkah serius yang pertama harus dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah membenahi tata ruang Kota Jakarta.
Dalam pembenahan tata ruang Kota Jakarta, tindakan yang harus dilakukan yaitu mengembalikan fungsi-fungsi tata ruang kota ke fungsi semula, mempercepat penambahan luasan ruang terbuka hijau (RTH) dari 9,8 persen menjadi 30 persen sehingga dapat dijadikan daerah resapan air.