Jakarta (Greeners) – Memasuki tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku akan tetap fokus pada program percepatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan serta pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing).
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan oleh KKP adalah penguatan melalui penegakan hukum dan pengamanan laut Indonesia sebagai program prioritas KKP bersama Satgas 115.
Susi mengungkapkan, pada tahun 2017 mendatang, KKP akan tetap menjalankan tugasnya seperti tahun sebelumnya. Salah satu yang menjadi prioritas adalah memberantas illegal fishing. Hal ini sesuai dengan visi pemerintah dalam mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa.
“Kami akan tetap memberantas illegal fishing dengan menenggelamkan kapal. Bedanya, sekarang ini kami menenggelamkan kapal tapi tidak diekspos media karena menurut saya sudah cukup memberikan efek jera,” ungkap Susi melalui keterangan tertulis yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Senin (19/12).
BACA JUGA: KKP Berhasil Tangkap 141 Kapal Ikan Ilegal
Sebagai informasi, dalam dua tahun terakhir, KKP telah menenggelamkan sebanyak 236 kapal yang terdiri atas 229 kapal asing dan 7 kapal Indonesia pelaku illegal fishing. Sementara pelanggaran yang telah ditangani sebanyak 481 kasus, termasuk 209 kasus berkekuatan hukum tetap (in kracht).
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa KKP akan terus melakukan koordinasi bersama dengan lembaga lain untuk menjaga keamanan di wilayah pesisir agar hasil laut lainnya dapat terawasi langsung oleh pemerintah.
Pada 2017 sendiri, lanjutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KKP akan sebesar Rp 9,27 triliun. Angka tersebut turun sebesar Rp 4,53 triliun dibandingkan APBN KKP tahun 2016 sebesar Rp 13,8 triliun. Susi optimis, kementeriannya akan menggunakan anggaran tersebut agar digunakan untuk pengawasan dan pembelian bantuan untuk nelayan.
BACA JUGA: Percepat Poros Maritim, KKP Genjot Pembangunan SKPT di 15 Lokasi
Adapun kegiatan KKP di 2017 ialah memberikan bantuan untuk kesejahteraan nelayan, KKP akan memberikan bantuan berupa 1.080 kapal penangkap ikan (ukuran < 5GT – 120GT), 22 kapal pengangkut (ukuran 70GT dan 100Gt), 2.990 alat tangkap dan 500.000 asuransi nelayan.
“Sementara di sektor pengawasan, KKP akan melakukan operasi pengawasan selama 150 hari, menyiapkan 8 unit speedboat pengawasan, 1 unit detention center, 140 hari airbone surveilance dan menyiapkan 526 asuransi awak kapal,” tutupnya.
Penulis: Danny Kosasih