KKP Jaga Kawasan Konservasi melalui Penamaan Rupabumi

Reading time: 3 menit
KKP berupaya menjaga kawasan konservasi dan pulau-pulau melalui penamaan rupabumi pulau-pulau dan kawasan konservasi nasional. Foto: KKP
KKP berupaya menjaga kawasan konservasi dan pulau-pulau melalui penamaan rupabumi pulau-pulau dan kawasan konservasi nasional. Foto: KKP

Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya menjaga kawasan konservasi dan pulau-pulau di Indonesia. Salah satunya dengan penamaan rupabumi pulau-pulau dan kawasan konservasi nasional.

Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia.Dalam penyelenggaraan nama rupabumi di kawasan konservasi nasional dan pulau-pulau tersebut, KKP telah berinovasi.

Hal itu terwujud dengan membangun Sistem Informasi Database Konservasi (SIDAKO) – web base dan Sistem Informasi Database Pulau-pulau Kecil SIRKEL (Pesisir dan Kelautan).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kusdiantoro menjelaskan penamaan rupabumi penting untuk memberikan konteks dan konten pada peta. Sebab, secara umum tidak bisa didapatkan melalui wahana remote sensing (Pengindraan jauh) dan berkaitan luas dengan aspek lain. Misalnya, sosial, sejarah, perencanaan, dan budaya.

BACA JUGA: KKP Dorong Penerapan Zero Waste pada Produk Perikanan

Adapun tahapan penamaan rupabumi meliputi kegiatan pengumpulan, penelaahan, pengumuman, tanggapan, penetapan, maupun perubahan nama rupabumi.

“Unsur rupabumi adalah tempat, lokasi, atau entitas yang memiliki nilai khusus atau penting bagi masyarakat suatu wilayah. Itu meliputi unsur alami seperti pulau dan kepulauan. Kemudian, unsur buatan seperti wilayah administrasi pemerintahan, objek yang dibangun, kawasan khusus dan tempat berpenduduk” jelas Kusdiantoro melalui keterangan rilisnya.

Lebih lanjut, Kusdiantoro menyampaikan dalam penyelenggaraan kegiatan penamaan rupabumi, KKP melakukan proses pengumpulan data nama rupabumi (selaku kontributor). Lalu, keterlibatan dalam tim penelaahan nama rupabumi (selaku penelaah), serta turut serta aktif dalam penyelenggaraan rupabumi di tingkat nasional. Bahkan, internasional selaku anggota Tim Perwakilan DELRI dalam sidang United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN).

“KKP mempunyai visi dalam penyelenggaraan nama rupabumi, yaitu terwujudnya inventarisasi unsur nama rupabumi sektor kelautan dan perikanan dengan dukungan dokumentasi kegiatan yang baik,” ungkapnya.

Ilustrasi kawasan konservasi. Foto: Freepik

Ilustrasi kawasan konservasi. Foto: Freepik

KKP Raih Penghargaan Bhumandala

Konsistensi dan inovasi KKP dalam menjaga kawasan konservasi dan pulau-pulau di Indonesia dengan penamaan rupabumi membuahkan hasil. Beberapa waktu lalu, KKP meraih penghargaan Bhumandala Nama Rupabumi pada kategori kementerian atau lembaga. Badan Informasi Geospatial menyelenggarakan kegiatan tersebut bersamaan dengan acara Asia Pacific Geospatial Forum di Bali beberapa waktu lalu.

Penghargaan tersebut diberikan berkat inisiasi KKP, dalam penamaan pulau-pulau dan kawasan konservasi nasional. Inisiatif yang KKP bentuk juga sebagai salah satu bentuk perhatian dan upaya menjaga kawasan konservasi dan pulau-pulau di Indonesia.

BACA JUGA: KKP Gandeng Gen-Z Surabaya Lestarikan Ekosistem Biota Laut

Selain itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta menerima penghargaan mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Alhamdulillah, penghargaan ini menambah daftar prestasi KKP di tahun 2023. Tentu ini tidak lepas dari kerja sama tim yang solid. Semoga prestasi ini bisa kami pertahankan dan tingkatkan dengan terus berinovasi,” ujar Radiarta.

Pentingnya Membuat Informasi Geospasial

Sementara itu, Kepala Badan Informasi Geospasial Muhammad Aris Marfai mengatakan, sangat penting untuk membuat informasi geospasial sebaik-baiknya. Sebab, hal itu untuk mendukung percepatan pembangunan.

Apalagi, melihat banyaknya inovasi yang lahir dan mengikuti penilaian, Aris menyebut hal ini sebagai indikasi positif semakin majunya pemanfaatan informasi geospasial di Indonesia.

“Tantangan ke depan adalah bagaimana menyediakan informasi geospasial yang lebih akurat dan lebih detail kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sehingga, mempermudah penyusunan peta dasar dan pengembangan inovasi ataupun aplikasi pendukung pembangunan,” kata Aris.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerukan KKP terus berinovasi. Termasuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam menyebarluaskan informasi sektor kelautan dan perikanan kepada masyarakat.

 

Penulis: Dini Jembar Wardani

Editor: Indiana Malia

Top