Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pelaku usaha perikanan budidaya di tanah air tetap berproduksi di tengah pandemi Covid-19. Estimasi panen di sektor tersebut mencapai 450 ribu ton sepanjang April hingga Juni 2020. Sedangkan produksi perikanan laut sepanjang April hingga Juni 2020 diperkirakan mencapai 1,6 juta ton.
Rincian perkiraan panen ikan air tawar sebanyak 341.494 ton, budidaya ikan laut non-udang 4.400 ton, dan udang 104.941 ton. Sementara, lokasi panen tersebar di sejumlah wilayah seperti Aceh, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepri, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan hingga Maluku.
Baca juga: Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Teknologi Penanganan Covid-19
Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo mengatakan, sejak mewabahnya virus corona di Indonesia dan negara-negara lain di dunia, harga udang dan ikan air payau laut hasil budidaya mengalami penurunan 20 hingga 30 persen. Penurunan harga ini sejalan dengan berkurangnya permintaan sebagai imbas tutupnya restoran di Indonesia dan dunia.
“Namun, kebutuhan rumah tangga tidak pernah berhenti sehingga kami menghitung ini sementara (penurunannya). Begitu pandemi ini selesai, permintaan terhadap ikan dan kebutuhan pokok yang berbasis perikanan akan meningkat,” kata dia.
Koordinator Aliansi Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Mohamad Abdi Suhufan mengatakan, panen senilai 450 ribu ton pada kuartal kedua ini merupakan capaian yang realistis jika dibandingkan periode tahun lalu, yakni 550 ribu. “Terjadi penurunan 100 ribu ton, ini kemungkinan disebabkan berkurangnya aktivitas pembudidaya dalam 1 sampai 2 bulan terakhir karena dampak covid-19,” ucap Abdi.
Menurutnya, KKP perlu membuat kebijakan untuk menjaga agar produk budidaya tetap stabil dan harga tidak turun. Jaminan harga ini perlu menjadi perhatian, sebab, komoditas perikanan tangkap sudah menurun terutama untuk komoditas rajungan, cakalang, dan tuna. Perlindungan kepada pembudidaya, kata dia, juga perlu diberikan agar mereka tidak terkontamansi virus korona.
Cold Storage Mangkrak
Abdi juga menyoroti kebijakan KKP yang menyiapkan gudang-gudang pendingin (cold storage) untuk menampung hasil produksi masyarakat di sektor perikanan. Menurutnya, gudang pendingin yang selama ini dibangun KKP sebagian mangkrak. Ia mengusulkan agar tempat tersebut diidentifikasi dan diaktifkan kembali untuk menyerap hasil tangkapan nelayan.
Ia menambahkan, pemerintah seharusnya memperbanyak gudang beku dan tidak hanya terbatas di pelabuhan perikanan yang menjadi Unit Pelaksana Teknis KKP. Gudang tersebut, kata dia, juga mesti menjangkau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), tempat berjualan dan bersandarnya nelayan kecil.
Baca juga: Menkes Teken Aturan Mengenai Tata Cara Pengusulan PSBB
“Kalau UPT milik KKP, rata-rata kapal besar yang bongkar dan hasilnya dibeli oleh perusahaan. Jadi, rencana tersebut perlu secepatnya direalisasikan juga terutama bagi wilayah atau sentra perikanan di Jawa dan nelayan kecil,” ujarnya.
KKP menyiapkan gudang beku yang dapat dipakai jika pemerintah ingin membeli ikan dari nelayan maupun pembudidaya saat pandemi Covid-19 berlangsung. Salah satu cold storage berada di Jalan Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara. Kapasitasnya mencapai 1.000 ton dengan lokasi yang terintegrasi dengan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman serta Pasar Ikan Modern Muara Baru.
Penulis: Dewi Purningsih