Jakarta (Greeners) – Fenomena banjir yang selalu melanda DKI Jakarta mendapat perhatian khusus dari Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). Organisasi yang bergerak pada bidang pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati ini menganggap ketidakseimbangan ekosistem tengah mengancam keberlangsungan Kota Jakarta. Hal ini pula yang dapat mengakibatkan banjir.
Menurut Direktur Program Yayasan KEHATI, Teguh Triono, sebelumnya banjir besar yang kerap mengunjungi ibukota datang setiap lima tahun sekali. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banjir selalu datang setiap tahun. Hal ini, katanya, terjadi karena adanya ketidakseimbangan keanekaragaman hayati khususnya pada tingkat ekosistem di Jakarta dan kota-kota di sekitarnya.
Ia menuturkan, ekosistem memiliki peran penting dalam menunjang keberadaan sebuah kota. Ekosistem juga memiliki jasa untuk menjamin tersedianya pangan, regulasi air dan oksigen, perlindungan terhadap bencana alam, serta fungsi rekreasi dan budaya.
“Perkembangan kota yang tidak tertata akan merusak komponen ekosistem yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kota itu dan wilayah sekitarnya. Padahal, secara alami ekosistem berperan dalam proses regulasi air,” jelasnya pada keterangan resmi yang diterima oleh Greeners, Jakarta, Kamis (12/02).
Air hujan, lanjutnya, akan diserap oleh tumbuhan dan tanah di ruang terbuka hijau atau dialirkan ke tempat-tempat yang mampu menampung air seperti situ yang ada di kota. Namun kenyataannya, kota besar seperti Jakarta tidak memiliki ruang terbuka hijau (RTH) yang cukup.
Officer Eksosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Yayasan KEHATI, Basuki Rahmad dan Direktur Program Yayasan KEHATI, Teguh Triono. Foto: greeners.co/Danny Kosasih
Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 menyebutkan bahwa RTH harus 30 persen dari total luas daerah. Akan tetapi, saat ini luasan RTH di Jakarta hanya sekitar 10 persen saja. Keadaan ini membuat daya serap dan daya tampung air dari ekosistem di perkotaan seringkali tidak memadai.
Kondisi ini juga, terang Teguh, diperparah dengan aktifitas pembangunan tanpa perencanaan yang terpadu. RTH di sepanjang bantaran sungai, tempat pepohonan dan tanah terbuka dulunya ada dan berfungsi sebagai penyerap, penampung dan penahan laju air, sudah berubah menjadi bangunan. Perubahan ini, lanjutnya, mengganggu fungsi regulasi air dari ekosistem. Salah satu akibatnya adalah banjir yang kembali melanda Jakarta pada 9 Februari 2015 lalu. Setidaknya terdapat 53 titik banjir yang mengepung ibukota dan sebagian besar berada di pusat-pusat perekonomian.
Teguh juga memberi saran terkait rencana Presiden Joko Widodo untuk mendorong penyelesaian terowongan dari Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur dan waduk di Ciawi yang harus dibarengi dengan perbaikan ekosistem di Jakarta maupun di daerah-daerah penunjang di sekitarnya. Menurutnya, perbaikan daerah aliran sungai, menambah ruang terbuka hijau, dan koordinasi dengan pemerintah Kota Depok dan Bogor untuk memperbaiki kawasan hulu sungai juga harus menjadi prioritas dan mendapatkan pendanaan yang cukup.
“Presiden juga harus mampu membaut kebijakan terpadu dari hulu sampai hilir yang melibatkan pemerintah DKI Jakarrta dan kota-kota satelitnya, seperti Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan,” tuturnya.
Sementara itu, Officer Eksosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Yayasan KEHATI, Basuki Rahmad menambahkan, konservasi bambu di sepanjang Daerah Aliran Sungai Ciliwung juga bisa menjadi salah satu alternatif pencegahan banjir untuk jangka panjang. Menurut Basuki, jika pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan semua restoran dan penyedia makanan di kotanya dilarang menggunakan styrofoam, dan menggantinya dengan boks makanan dari bambu, maka penduduk di desa-desa sekitar Sungai Ciliwung akan bergairah menanam bambu.
“Kalau seperti itu kan masyarakat mendapat income tambahan dan daerah aliran sungai terlindungi,” pungkasnya.
(G09)
21 Apr 2024 
