Jakarta (Greeners) – Perubahan Iklim tidak hanya membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Tetapi juga menjadi tantangan pembangunan di masa depan. Bahkan tanpa aksi nyata membangun ketahanan iklim kerugian dari dampak perubahan iklim mencapai Rp 544 triliun di tahun 2020-2024.
Estimasi ini adalah kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Perencana Ahli Pertama Bappenas Anggi Pertiwi Putri menyatakan, perubahan iklim sangat berdampak signifikan dalam berbagai sektor kehidupan.
“Jika tak ada intervensi berupa aksi pembangunan berketahanan iklim, kita akan mengalami kerugian. Proyeksi kerugian itu sudah kami hitung hingga 2024,” katanya dalam acara bertajuk “Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Implementasi Pengendalian Dampak Bencana Iklim Kota-kota di Indonesia”, Selasa (5/7).
Kerugian Rp 544 triliun itu, berasal dari empat sektor prioritas. Sektor pesisir dan laut Rp 408 triliun, sektor air Rp 28 triliun, pertanian Rp 78 triliun serta kesehatan Rp 31 triliun. Tetapi, bila pemerintah mampu mengintervensi maka potensi kerugian ekonomi dapat ditekan hingga Rp 248 triliun.
“Potensi kerugian ekonomi imbas perubahan iklim sangat nyata. Mulai dari penurunan ketersediaan air, penurunan produksi beras hingga dalam sektor kesehatan yaitu peningkatan kasus demam berdarah,” paparnya.
Dampak Perubahan Iklim Telah Nyata
Anggi menyebut, Bappenas telah bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga memproyeksikan perubahan iklim di Indonesia. Dalam catatannya, perubahan iklim telah nyata dampaknya.
Misalnya, peningkatan suhu berdampak ke berbagai hal. Termasuk gelombang tinggi di lautan, kerentanan wilayah pesisir, hingga ancaman cuaca ekstrem. Bahkan, perubahan iklim telah dirasakan dalam lima tahun terakhir, seperti adanya fenomena La Nina dan El Nino.
“Ini dikuatkan melalui catatan BNPB pada tahun 2021, 99 persen bencana alam di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir dan tanah longsor,” imbuhnya.
Lebih jauh, Anggi menekankan pentingnya pemerintah mengarustamakan pembangunan berketahanan iklim dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.
Anies Baswedan Dorong Kota Berkelanjutan di Indonesia
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak seluruh pemimpin kota di Indonesia bekerja sama mewujudkan kota layak huni dan berkelanjutan. Saat ini, semua kota tengah menghadapi tantangan global untuk bergeser ke arah masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.
Anies menuturkan, menghadapi tantangan global tersebut perlu mengembangkan kota yang tangguh, maju dalam aspek digital, serta menjadi kota yang berkelanjutan dan layak huni.
Rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim telah DKI Jakarta siapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021, terkait rencana pembangunan rendah karbon.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengungkapkan, 30 kota di Indonesia sudah berkumpul berdiskusi membahas aksi dalam menanggulangi perubahan iklim global.
Tiga puluh perwakilan kota di Indonesia tersebut merupakan anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). APEKSI terdiri dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Asep berharap, dengan adanya forum ini, akan mampu menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait dampak perubahan iklim. Selain itu, ke depan setiap daerah akan dapat berkolaborasi dan mengimplementasikan aksi-aksi perubahan iklim di daerahnya masing-masing.
“Kita berharap ke depannya kota-kota di Indonesia bisa menangani masalah iklim. Seperti di Jakarta yang sudah mulai konsentrasi terhadap masalah iklim, polusi udara dan sebagainya,” katanya.
Penulis : Ramadani Wahyu
Editor : Ari Rikin
21 Apr 2024 
