Jakarta (Greeners) – Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mendesak Kepolisian Daerah (polda) yang masuk dalam wilayah rawan kebakaran hutan untuk lebih berperan aktif dalam menanggulangi kebakaran hutan yang semakin kerap terjadi.
Deputi VI UKP4, Mas Achmad Santosa mengatakan, bahwa Kapolda seharusnya lebih mampu untuk mendorong pimpinan daerah untuk bertindak lebih responsif dalam menanggulangi masalah kebakaran hutan yang terjadi.
“Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Kapolri, Kapolda dan Mendagri. Kita berharap jika koordinasi dilakukan lebih cepat maka penanggulangannya pun bisa lebih baik,” ujar Achmad, Jakarta, Senin (22/09).
Selain itu, Achmad juga menggandeng Badan Pengelola Reduksi Emisi Deforestasi dan Degradasi hutan dan lahan gambut(BP REDD+) untuk bisa sama-sama mendorong Pemerintah Daerah dalam masalah kebakaran hutan. Menurutnya, tidak sedikit dari pemerintah daerah yang tidak peduli dalam menanggulangi masalah ini.
Lebih jauh, Achmad mengatakan akan memberikan data secara reguler kepada pihak polda yang daerahnya terdapat titik api. Sehingga nantinya, pihak polda akan bisa menunjuk orang untuk menggunakan data tersebut dan mampu menyelesaikan masalah kebakaran hutan.
Sebagai informasi, sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendeteksi ada delapan provinsi yang berpotensi mengalami kebakaran hutan akibat kemarau yang panjang.
Deputi III Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLH, Arief Yuwono mengatakan, bahwa kedelapan wilayah yang masuk dalam deteksi KLH tersebut adalah Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
(G09)
21 Apr 2024 
