Jakarta (Greeners) – Pada Kamis lalu, “Kemitraan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Komoditas untuk Kalimantan Barat” resmi diluncurkan. Kemitraan ini dibentuk untuk mendorong produktivitas komoditas yang ada di Kalbar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melindungi hutan dan gambut, serta mengatasi tantangan kebakaran hutan dan lahan.
Drs. Cornelius MH, Gubernur Kalimantan Barat sekaligus Koordinator Governor Climate & Forest (GCF) Taskforce menyatakan kemitraan ini menunjukkan bahwa pihak swasta dan lembaga lainnya bisa bekerjasama untuk mencari solusi perlindungan lingkungan dan peningkatan produktivitas dan ekonomi setempat.
“Kemitraan yang dibangun adalah kemitraan yang setara dan ini untuk membuktikan keseriusan kita bersama untuk menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim,” ujarnya seperti dikutip dari keterangan resminya, Jakarta, Kamis (26/05).
Di wilayah Kalimantan Barat sendiri terdapat sekitar 1,7 juta hektare lahan gambut dan sekitar 600 ribu hektare adalah kawah gambut yang perlu dilindungi. Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead yang turut hadir dalam acara tersebut menyatakan bahwa dari jumlah tersebut, 300 ribu hektare gambut perlu direstorasi karena kondisinya yang rusak.
“Kemitraan menjadi penting karena sebagian besar gambut yang perlu direstorasi ada di wilayah konsesi,” imbuhnya.
Selain kemitraan, beberapa faktor penting lainnya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah upaya pihak swasta (pemilik konsesi perkebunan) untuk melindungi hutan dan gambut di wilayah konsesinya, pemetaan yang lengkap tentang gambut, komitmen untuk mengatasi dan mencegah kebakaran hutan dan lahan, dan adanya transparansi dalam pengelolaan pembangunan.
Duta Besar Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol menambahkan bahwa kemitraan perlu diperkuat pada sisi demand (permintaan) dan bukan hanya sisi supply. Selain itu, kesejahteraan petani kecil dan masyarakat juga perlu untuk diperhatikan.
“Tanpa demand akan produk yang berkelanjutan, tidak ada dorongan akan pasokan komoditas yang berkelanjutan. Pendekatan lanskap yang mencakup multi pihak adalah kunci sukses kemitraan. Selain itu, insentif untuk petani kecil dan masyarakat menjadi penting sehingga kesejahteraan mereka terjamin dan bisa berkontribusi dalam perlindungan lingkungan,” katanya.
Dengan adanya kemitraan ini, Fitrian Ardiansyah, Direktur IDH-Sustainable Trade Initiative, berharap produktivitas komoditas dapat ditingkatkan namun hutan tetap terjaga.
“Kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan didukung lembaga lainnya diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas komoditas tersebut, aspek ekonomi masyarakat sekaligus perlindungan hutan dan gambut yang tersisa serta mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.
Acara peluncuran kemitraan ini dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis MH, didukung dan dihadiri oleh Presiden Direktur PT CUS Hasjim Oemar, Komisaris PT CUS Dino Patti Djalal, IDH Fitrian Ardiansyah, Belantara Foundation Aida Greenbury, Duta Besar Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik, Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foed, Sekjen GAPKI Togar Sitanggang dan Deputi Kepala Staf Kepresiden Dr Yanuar Nugroho.
Editor: Renty Hutahaean
21 Apr 2024 
