Jakarta (Greeners) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Pengembangan Air Minum-Direktorat Jendral Cipta Karya menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan air minum dan air bersih saat ini dikarenakan masih rendahnya cakupan pelayanan air minum tersebut kepada masyarakat.
Direktur Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya PUPR, Mochammad Natsir menjelaskan kalau cakupan pelayanan air minum yang aman secara nasional pada tahun 2014 baru mencapai 70,05 persen. Sehingga, menurutnya, masih terdapat jarak yang cukup besar yaitu 29,95 persen yang harus dipenuhi untuk memenuhi target 100 persen akses aman air minum untuk seluruh penduduk Indonesia hingga akhir tahun 2019 mendatang.
“Berdasarkan hasil analisa penilaian kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang dilakukan oleh Badan Pendukung Pengembangan (BPP) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun 2014. Ternyata dari 359 PDAM yang ada hanya 182 PDAM yang berstatus ‘sehat’, selebihnya 103 PDAM berstatus ‘kurang sehat’ dan 74 nya ‘sakit’,” terang Natsir pada workshop “Roadmap Efisiensi Energi PDAM” di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (11/02).
Natsir menjelaskan, penyebab utama belum optimalnya kinerja PDAM adalah karena tidak efisiennya kinerja pengelolaan SPAM yang melakukan pengeluaran dengan biaya yang tinggi. Padahal, lanjutnya, pemanfaat energi yang efisien menjadi isu penting.
Untuk itu, terangnya, salah satu upaya yang dilakukan PDAM adalah dengan melakukan efisiensi biaya listrik karena biaya energi yang digunakan umumnya mencapai 20 hingga 30 persen dari total biaya operasional PDAM.
“Tingginya biaya energi ini berdampak pada peningkatan biaya produksi dan biaya distribusi pelayanan air minum serta tingginya tarif air minum,” jelasnya.
Direktur Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya PUPR, Mochammad Natsir (tengah) menyatakan dari 359 PDAM yang ada, hanya 182 PDAM yang berstatus ‘sehat’, selebihnya 103 PDAM berstatus ‘kurang sehat’ dan 74 nya ‘sakit’. Foto: greeners.co/Danny Kosasih
Lebih lanjut, Natsir mengutarakan, dalam rangka kelanjutan upaya efisiensi energi bagi PDAM ini, maka pada tahun 2015, Ditjen Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Air Minum kembali melakukan kerjasama dengan United State Agency for International Development (USAID) melalui proyek Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) dan proyek Indonesia Clean Energy Development (ICED) untuk mendukung peningkatan kinerja operasional PDAM melalui audit efisiensi energi untuk PDAM di wilayah pendampingannya.
Wilayah pendampingan adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Gresik, Kota Salatiga dan Kota Parepare.
Wakil Direktur USAID Indonesia, Derrick Brown mengungkapkan, jika efisiensi energi tersebut dapat diterapkan, maka kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan manfaat air minum yang disediakan oleh PDAM akan meningkat.
“Kalau semua dapat air sehat, jelas masyarakat akan hidup lebih sehat dan mencegah anak-anak dari penyakit seperti diare, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah,” tukasnya.
Derrick berharap workshop ini mampu menjaring dukungan dan komitmen dari stakeholder terkait untuk mendorong kegiatan efisiensi energi bagi PDAM, khususnya dalam aspek pendanaan.
Sebagai informasi, sejak tahun 2012 lalu, Ditjen Cipta Karya bersama dengan USAID, ADB, Perpamsi dan Bank Dunia mulai mengembangkan Program Efisiensi Energi yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan PDAM.
USAID-IUWASH dan USAID-ICED sendiri merupakan inisiatif di bawah kemitraan komprehensif Amerika Serikat-Indonesia dengan kesepakatan yang dibuat oleh Presiden Obama dan Susilo Bambang Yudhoyono. Kerjasama ini dibuat untuk mengangkat dan mempererat hubungan antara kedua negara melalui investasi untuk memenuhi kebutuhan yang paling rentan, yaitu perluasan program energi bersih, pendidikan, pelayanan kesehatan, air dan sanitasi.
(G09)
21 Apr 2024 
