Jakarta (Greeners) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana bahwa kedepannya nanti KKP tidak lagi menggunakan sumber daya manusia untuk bidang kelautan dan perikanan yang diambil dari negara luar atau menggunakan Anak Buah Kapal (ABK) asing.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM-KP), Suseno Sukoyono kepada wartawan mengatakan, rencana tersebut diatur berdasarkan hasil kajian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menyatakan penggunaan ABK asing di Bali saja telah mencapai 40.000 orang.
Menurut Suseno, setiap tahun akademi kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh KKP hanya meluluskan 1.600 sampai dengan 1.700 orang. Oleh karena itu, upaya subtitusi ABK asing ke ABK lokal perlu diperkuat dengan SDM lokal melalui peran swasta.
“Standar yang diperlukan itu menciptakan akademi yang dapat langsung melaksanakan praktik serta dapat langsung bekerja, sedangkan jumlah akademi seperti ini hanya sebanyak 17 akademi saja,” ungkapnya, Jakarta, Selasa (03/03).
Di lain pihak, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik menyampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan “ke depan” oleh KKP tersebut diharapkan bukan hanya merujuk pada situasi dalam kurun waktu satu atau lima tahun mendatang saja. Namun, lebih pada membicarakan pengelolaan laut pasca moratorium yang dibuka oleh pemerintah setelah April 2015 nanti. “Untuk itu maka tidak lagi cukup untuk berwacana saja,” jelasnya kepada Greeners.
Menurut Riza, sudah saatnya pemerintah bergerak untuk mengoptimalkan para pelaut Indonesia yang handal. Selain itu, pemerintah juga perlu segera mengoptimalkan para penyuluh yang dimiliki untuk memperkuat SDM perikanan di kampung-kampung nelayan.
“Pemerintah juga harus menyegerakan perbaikan terkait rumusan regulasi kerjasama antara pemilik kapal dan juru mudi maupun ABK sehingga tidak ada lagi eksploitasi tenaga kerja di atas kapal, dan ini sudah semestinya menjadi pekerjaan rumah bagi kesejahteraan nelayan kita,” tandasnya.
(G09)
21 Apr 2024 
