Jakarta (Greeners) – Pemerintah berencana gelontorkan subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp 6,5 juta per unit. Tujuannya mempercepat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Penggunaan masif kendaraan listrik akan menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Hingga saat ini asap kendaraan bermotor salah satu penyumbang emisi karbon dan pencemaran udara.
Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Tjahja mengatakan, selama ini pemerintah Indonesia mengemban beban berat karena masih ketergantungan bahan bakar impor. Selain itu juga masih adanya pemberian subsidi BBM.
“Jika kita pindah ke listrik maka pertama listrik kita yang melimpah ini bisa diakses. Kedua, kita mengurangi emisi CO2,” katanya di sela-sela diskusi nasional Evaluasi dan Audit Teknologi & Kinerja Energi untuk Mendukung Transisi Energi Menuju Net Zero Emission 2060, Rabu (14/12).
Motor Listrik Kurangi Emisi
Sektor penyumbang emisi Indonesia tahun 2010 berdasarkan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yaitu dari sektor energi sebesar 453,2 MTon CO2e atau 33,96 %. Perkiraannya pada tahun 2030 nanti emisi yang sektor ini hasilkan akan naik sangat tinggi yakni sekitar 1.669 MTon CO2e atau 58,19 %.
Menurutnya pemberian insentif atau subsidi kendaraan listrik ini bisa saja pemerintah berikan ke produsen. Selain juga bisa kepada pengguna atau masyarakat agar beralih ke motor listrik.
Agus menjelaskan, produksi pembuatan motor listrik jauh lebih mudah dibanding dengan mobil listrik. Akan tetapi, beberapa komponen seperti baterai masih menjadi tantangan bagi Indonesia. “Ini masih berat, tapi kita kembangkan terus,” imbuh dia.
Indonesia menargetkan penggunaan kendaraan listrik sebanyak 15 juta unit pada tahun 2030 nanti. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari mobil listrik sebanyak 2,19 juta unit dan motor listrik 13,4 juta unit.
Presiden Joko Widodo pun telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 yang menginstruksikan agar semua instansi pemerintah mengganti mobil dinas menjadi berbasis listrik.
Indonesia berkomitmen menekan emisi karbon dari berbagai sumber. Foto: ilustrasi Greeners
Mengejar Target NZE
Menanggapi rencana itu, Ketua Umum Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) Hammam Riza menyatakan, sejumlah langkah strategis termasuk percepatan kendaraan listrik merupakan bagian dari pemenuhan target Net Zero Emission (NZE) selambatnya tahun 2060 atau lebih cepat yang termuat dalam dokumen Paris Agreement.
Hammam menyatakan, pada saatnya nanti, persaingan untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia akan terkendala dengan ketersediaan pembangkit listrik bersih yang ada di Indonesia.
“Banyak industri yang mempersyaratkan ketersediaan pembangkit yang ramah lingkungan ini dalam proses produksinya. Ini komitmen mereka terhadap dunia untuk memenuhi pengurangan emisi karbon di udara,” kata Hammam.
Hal ini bahkan sudah menjadi syarat mutlak bagi produksi yang akan masuk ke Eropa. Negara- negara maju mulai mewajibkan setiap produksi memiliki sertifikat bebas karbon atau carbon footprint dalam setiap produksi yang dipasarkan di negara mereka.
IATI bersama dengan Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI) dan Institut Evaluasi Energi Indonesia (IEEI) siap mendukung hadirnya sumber daya manusia dan audit teknologi. Salah satunya dalam pemenuhan standar pencapaian pengurangan emisi karbon maupun carbon footprint khususnya di sektor industri.
Penulis : Ramadani Wahyu
Editor : Ari Rikin
21 Apr 2024 
