Jakarta (Greeners) – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta pemerintah segera memberikan regulasi dan insentif khusus untuk investasi hijau saat Indonesia menggelar portofolio dan potensinya dalam acara bertajuk “Tropical Landscape Summit: A Global Investment Opportunity” pada tanggal 27-28 April 2015 di Jakarta.
Ketua Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Shinta W. Kamdani, mengatakan, dunia usaha menunggu regulasi yang mendukung pembangunan ekonomi hijau dan insentif khusus untuk investasi hijau.
“Kami berharap pemerintah memberikan kejutan berupa insentif yang simpel dan konkret saat memaparkan portofolio potensi investasi hijau di Indonesia dalam acara itu,” jelasya.
Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, yang menjadi tuan rumah penyelenggara Tropical Landscape Summit, selama ini pemerintah sudah memberikan insentif untuk penanaman modal di berbagai sektor yang berpotensi menjadi investasi hijau.
“Namun memang belum secara spesifik. Tetapi trend pertumbuhan investasi hijau di Indonesia terus meningkat rata-rata sekitar 20 persen pertahun,” tambahnya.
Franky menjelaskan, untuk tujuh kelompok bidang usaha yang berpotensi hijau (pertanian, kehutanan, perikanan, pengusahaan tenaga panas bumi, industri pengolahan, pengadaan listrik, pengolahan sampah dan daur ulang) sejak 2010-2014, untuk PMA baru mencapai US$ 26,81 miliar dan PMDN Rp 139.173 miliar. Potensi investasi hijau periode 2010-2014 rata-rata bertumbuh sekitar 20% per tahun, dan proyeksi sampai 2015-2019 akan terus bertumbuh.
Menurut Shinta, investor dalam dan luar negeri memerlukan dukungan regulasi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebelum pemerintahan Jokowi-JK, katanya, Kadin sempat membahas secara intens dan bekerja sama dengan Bappenas tentang bagaimana menghimpun dan merealisasikan proyek-proyek pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
“Hanya saja, saat ini insentif yang diharapkan belum ada. Sementara tuntutan dunia usaha sudah begitu besar. Kadin juga telah menjajaki kerja sama dengan World Bank dan JICA untuk mengembangkan infrastruktur hijau di Indonesia,” katanya.
Shinta mengatakan, Indonesia memang harus banyak belajar dari pengalaman kota-kota lain di dunia, terutama terkait master planning urban investasi hijau dari berbagai pakar-pakar internasional. “Jadi, perlu diatur insentif apa yang bisa diperoleh oleh para dunia usaha untuk investasi hijau.”
Oleh sebab itulah, kata Franky, dari pertemuan Tropical Landscape Summit ini diharapkan akan terjadi dialog antara dunia usaha dengan pemerintah yang menghasilkan konsensus untuk meningkatkan komitmen terhadap pelaksanaan ekonomi hijau, termasuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
“Selain itu juga menghasilkan konsensus tentang pendanaan hijau dan “menghijaukan” sektor keuangan dan ekonomi Indonesia dengan berbagi pengalaman, inisiatif dan gagasan antara sejumlah pelaku di berbagai sektor,” tambahnya.
Franky juga menargetkan dari pertemuan internasional yang dihadiri sekitar 500 CEO, NGO, peneliti dalam dan luar negeri, serta instansi pemerintah pusat dan daerah dapat menginventarisasi pembelajaran dari berbagai praktik terbaik (best practice) investasi hijau di dunia untuk dikembangkan di Indonesia, dan konsensus tentang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memobilisasi sumber daya investasi hijau.
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan dan United Nations Office for REDD+ Coordination (UNORCID), bertujuan untuk mendorong arus masuk investasi hijau ke Indonesia, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan.
(*)
21 Apr 2024 
