Jakarta (Greeners) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan perusahaan tambang untuk melakukan rehabilitasi lahan di area bekas tambangnya. Hal ini perlu dilakukan agar tidak merusak lingkungan lebih parah.
“Setiap perusahaan tambang harus memiliki pusat persemaian. Habis menambang, langsung tanam (pohon),” ungkap Jokowi dalam pidatonya saat menghadiri Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan energi Baru Terbarukan (LIKE), Senin (19/9).
BACA JUGA: Lahan Bekas Tambang di Belitung Menjadi Kawasan Wisata Mangrove
Jokowi juga mewanti-wanti agar perusahaan tambang tidak meninggalkan dan membiarkan lahan bekas aktivitas pertambangan. Sebab, kini perusahaan tambang sudah wajib memulihkan lingkungan bekas tambang.
“Hati-hati. Saya ingatkan, setelah menambang harus perbaiki lahan itu. Jangan langsung ditinggalkan dan dibiarkan. Nanti saya cek satu per satu. Sekarang ini sudah ada peraturan menteri, baru saja keluar bahwa setiap perusahaan tambang harus memiliki pusat persemaian,” tambah Jokowi.
Jokowi memperingatkan perusahaan tambang untuk melakukan rehabilitasi lahan di area bekas tambang. Foto: Stanly Pondaag
Jokowi Wanti-wanti Perubahan Iklim
Selain itu, dalam pidatonya Jokowi menekankan kepada masyarakat untuk terus hati-hati soal perubahan iklim yang semakin nyata. Menurutnya, perubahan iklim ini bisa memberikan ancaman buruk pada kehidupan manusia.
Tanda-tanda perubahan iklim kini juga sudah banyak dirasakan oleh banyak negara. Jokowi mengatakan, suhu bumi semakin panas, kekeringan di mana-mana, dan permukaan air laut naik.
“Air permukaan laut naik, pulau-pulau kecil kita sudah terdampak, hati-hati. Oleh karena itu, saya ajak untuk menanam mangrove lagi di pesisir-pesisir kita,” ungkap Jokowi.
BACA JUGA: Replika Angkasa di Bekas Lahan Tambang Batubara
Ia pun mengajak masyarakat untuk sama-sama merehabilitasi hutan dan menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar. Sebab, perubahan iklim ini juga berpengaruh terhadap krisis pangan. Bahkan, beberapa negara kekurangan pangan, baik gandum atau beras.
“Hati-hati, kerusakan lingkungan itu ada di sekitar kita, baik itu lahan hutan maupun hutan mangrove kita. Para pegiat lingkungan, ketua adat, kelompok perhutanan sosial, para penyuluh agar bersama-sama memperbaiki hutan. Semua harus mulai menanam pohon,” ujar Jokowi.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial. Foto: Stanly Pondaag
Menteri LHK Serahkan SK Hutan Sosial
Pada puncak acara Festival LIKE, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial seluas 6,37 juta hektare (ha) untuk 1,29 juta keluarga.
“Sesuai dengan arahan presiden, harus ada pendampingan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, tata kelola hutan, fasilitas untuk kelompok yang efektif dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang produktif,” ucap Siti.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menyerahkan SK Hijau Perhutanan Sosial. Sebanyak 1.541 unit dengan luas areal 1,048 juta hektare telah diserahkan. Kemudian, SK Biru Normal seluas 107 ribu, termasuk SK sosial untuk hutan adat seluas 90.000 hektare lebih untuk 23 kelompok adat.
KLHK bersama para mitra kerja menyelenggarakan LIKE di Indonesia Arena, Kawasan GBK, Jakarta. Foto: Stanly Pondaag
Festival LIKE Kenalkan Aktualisasi Kerja Lingkungan Hidup
KLHK bersama para mitra kerja menyelenggarakan Festival LIKE di Indonesia Arena, Kawasan GBK, Jakarta pada 16 -18 September 2023. Festival LIKE ini merupakan rangkaian Road to COP 28 UNFCCC yang akan berlangsung di Dubai, UEA akhir November tahun ini.
Melansir laman KLHK, Festival LIKE adalah ajang mengenalkan aktualisasi kerja dan langkah-langkah korektif kebijakan. Kemudian, memperkenalkan implementasinya di sektor kehutanan dan lingkungan hidup.
Puncak acara Festival LIKE dihadiri oleh Menteri LHK Siti Nurbaya dan Presiden Jokowi, sejumlah anggota kementerian, serta jajaran pemerintahan. Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharan, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
