Jakarta (Greeners) – Dalam masa kepemimpinannya nanti, Presiden terpilih Joko Widodo akan menekankan pada masyarakat internasional bahwa Indonesia adalah negara dengan poros maritim yang strategis.
Deputi Bidang APBN Tim Transisi, Hasto Kristianto menyatakan, bahwa dalam beberapa forum internasional nanti Jokowi akan memberikan doktrin kepada para pemimpin dunia untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Nanti, di titik implementasi, doktrin tersebut akan berbeda gaya berdiplomasinya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” ujar Hasto saat dihubungi oleh Greeners melalui sambungan telepon, Jakarta, Kamis (11/09).
Hasto juga menekankan, meski fokus pada aspek kemaritiman, namun bukan berarti kebijakan politik internasional Indonesia akan berubah. Menurut Hasto, Indonesia tetap akan menganut paham politik bebas dan aktif dalam membangun hubungan luar negerinya.
“Kebijakan politik luar negerinya masih tetap akan sama,” lanjut Hasto.
Di lain sisi, Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional (KNTI) Riza Damanik, mengatakan bahwa Indonesia bukan hanya sebagai negara dengan jalur laut yang strategis, namun juga perairan Indonesia mengandung kekayaan yang luar biasa.
“Ya enggak heran kalau pak Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” terang Riza.
Namun, Riza juga menyatakan bahwa sedikitnya ada tiga persoalan yang harus dibenahi oleh Jokowi jika memang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Ada tiga persoalan mendasar dalam maritim Indonesia yang harus dibenahi, yaitu ketimpangan agraria kelautan, kerentanan pencurian ikan, dan ketimpangan infrastruktur. Tujuh puluh persen infrastruktur ada di bagian barat Indonesia. Padahal, kekayaan sumber daya laut ada pula di timur Indonesia, dan kenyataannya industri banyak berpusat di Pulau Jawa,” katanya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Arsitektur Kabinet Tim Transisi, Andi Widjajanto mengatakan, Jokowi akan menjadikan agenda pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi sebagai salah satu fokus kebijakan politik, hukum, dan keamanan di masa awal pemerintahannya.
Setidaknya ada enam KTT yang akan dihadiri Jokowi, yaitu KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), KTT Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), KTT ASEAN-Korea, KTT G20, KTT G 15, dan KTT G 8. Keenam KTT itu akan menjadi agenda prioritas Jokowi di bidang politik hukum dan hak asasi manusia.
(G09)
21 Apr 2024 
