Jakarta (Greeners) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro melangsungkan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-Beom di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, di bawah kerangka Kerjasama Strategis Khusus Korea-Indonesia, pemerintah Korsel berkomitmen untuk memberikan hibah sebesar US$ 10 juta untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah pascagempa dan tsunami yang terjadi pada 28 September 2018 lalu.
Bambang Brodjonegoro mengatakan dari jumlah tersebut, US$ 7,5 juta akan disalurkan pada dua proyek, yakni US$ 2,5 juta untuk proyek-proyek tambahan bagi pemulihan bencana yang bertujuan merelokasi penduduk dan US$ 5 juta untuk proyek rekonstruksi yang akan dimasukkan sebagai program bantuan hibah multi-tahun Korea International Cooperation Agency (KOICA).
“Kami sangat mengapresiasi hibah pemerintah Korea Selatan yang akan digunakan sebaik-baiknya untuk rehabilitasi pascabencana gempa, tsunami, banjir, dan likuifikasi tanah yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Pemerintah Indonesia akan terus berupaya mendorong efektivitas dan efisiensi mitigasi bencana di Indonesia agar dapat meminimalkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur ketika bencana terjadi,” ujar Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (04/12/2018).
BACA JUGA: Gempa dan Tsunami Dera Palu dan Donggala
Bambang menyampaikan bahwa sisa bantuan senilai US$ 1 juta sudah diberikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebelumnya, bantuan senilai US$ 1,5 juta sudah diberikan dalam bentuk 160 set tenda pada 11 Oktober 2018, pengiriman dua pesawat pengangkut militer (C-130 Hercules) pada 8-26 Oktober 2018 dan satu pesawat pengangkut militer (C-130 Hercules) pada 9-30 November 2018.
Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk menambah anggaran yang diperlukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa Palu dan Donggala di Sulteng.
“Tentu bantuan tersebut sangat bermanfaat. Saat ini masih disusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi jadi belum dapat ditentukan untuk kegiatan apa bantuan tersebut,” ujar Sutopo saat dihubungi oleh Greeners melalui layanan pesan singkat pada Selasa (04/12/2018).
BACA JUGA: Building Code dan Peta Mikrozonasi Cegah Kerugian Besar Akibat Gempa
Kebutuhan pascagempa Sulteng ini sebelumnya pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden di Jakarta pada 02 Oktober lalu. Presiden Jokowi menegaskan ada empat hal yang harus diprioritaskan dalam penanganan pascagempa di Sulteng, yaitu masalah evakuasi, pencarian, dan penyelamatan para korban; berkaitan dengan pertolongan medis; berkaitan dengan penanganan pengungsi; dan berkaitan dengan infrastruktur.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menegaskan untuk menerima bantuan luar negeri dalam penanganan pasca gempa bumi dan tsunami di Sulteng harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan.
“Saya kira segera saja kalau bisa hari ini disampaikan pada mereka kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan di lapangan,” ujar Presiden.
Menurut Presiden saat ini bantuan yang sangat dibutuhkan adalah tenda, sementara logistik dan obat-obatan sudah tersedia.
Penulis: Dewi Purningsih
21 Apr 2024 
