Jakarta (29/08) – Pemerintah Indonesia melalui Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) meluncurkan Strategi Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Strategi nasional ini didasari atas implementasi kebijakan pemerintah tentang perubahan iklim yaitu Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Perpres 71/2011 tentang Inventarisasi GRK Nasional.
Kepala Harian DNPI, Prof (Hon) Rachmat Witoelar mengatakan strategi nasional ini merupakan bagian dari penjabaran pembangunan ekonomi yang rendah emisi karbon dan pertumbuhan ekonomi.
“Hari ini kita telah mendengar tiga rangkaian dialog yang mengkaitkan bagaimana pentingnya visi masa depan untuk membangun ekonomi yang rendah emisi karbon, sekaligus membangun pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Upaya ini perlu didorong di dalam penciptaan green industry maupun penciptaan lapangan kerja baru,” kata Rachmat Witoelar dalam acara peluncuran strategi nasional ini di Hotel Kartika Candra, Jakarta pada Kamis (29/08).
Rachmat mengatakan berbagai upaya inovatif tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, tetapijuga oleh para pelaku usaha maupun entitas individual lainnya. “Ini merupakan modalitas yang bias dikapitalisasi untuk mentranformasikan ekonomi Indonesia ke arah pembangunan ekonomihijau,” katanya.
Sedangkan Menko Kesra Agung Laksono, dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Menko Kesra Bidang Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana, Asep Djembar Muhammad mengajak para pihak untuk mendukung stranas ini dalam sebuah Peraturan Presiden, untuk melengkapiPerpres 61 dan 71 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
Strategi nasional ini merupakan program dari UN CC: Learn, dimana Indonesia terpilih sebagai salah satu negara percontohan. Pada akhir tahun 2011/awal 2012, Indonesia, bersama-sama dengan Republik Dominika, Uganda, Benin dan Malawi telah terpilih sebagai lima Negaracontoh yang mendapat kesempatan menjadi pilot project pengembangan keterampilan dan latihan SDM untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Negara berkembang.
Kelima negara tersebut berhasil menyisihkan lebih kurang 20 negara berkembang lainnya untukmemperoleh bantuan teknis dari UN CC: Learn, yaitu sebuah kemitraan organisasi multilateral di bawah PBB yang melibatkan lebih dari 30 lembaga lembaga internasional, dan bertujuan untukmeningkatkan pembelajaran perubahan iklim yang efektif, berbasis hasil, dan berkelanjutan.
UN CC: Learn kemudian menunjuk UNITAR (United Nations Institute for Training and Education) sebagai Sekretariat yang mengelola dan menyalurkan bantuan tersebut, danmengembangkan model-model pelatihan dan pengembangan SDM untuk mengatasi mitigasi danadaptasi perubahan iklim di Negara berkembang. Inisiatif UN CC:Learn juga merupakan salah satuperwujudan dari implementasi Artikel 6 Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Pada kesempatan yang sama Manager Climate Change Programme UNITAR Angus Mackay mengatakan Indonesia dipilih sebagai salah satu negara percontohan karena Indonesia dinilai menunjukkan komitmen yang kuat dalam penanganan perubahan iklim. “Indonesia diharapkan dapat mewujudkannya (stranas pengembanganan SDM),” kata Angus.
Untuk pelaksanaan strategi nasional ini, Pemerintah Swiss melalui UNCC:Learn kemudianmenyediakan hibah sebesar lebih kurang USD 180 ribu kepada Indonesia untuk memfasilitasi pengembangan National Climate Change Learning Strategy yang tujuannya untuk menyusunStrategi Nasional Pengembangan Kapasitas SDM untuk mendukung kegiatan aksi mitigasi danadaptasi perubahan iklim.
Kegiatan tersebut terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu Pengembangan Strategi Nasional, Implementasi Strateginya, dan Monitoring dan Evaluasi. Untuk kegiatan yang pertama, UNITAR telah menunjuk Surveyor Indonesia sebagai pelaksanakegiatan.Peluncuran buku ini merupakan bagian akhir dari pelaksanaan kegiatan pertamatersebut, dan telah menghabiskan separuh dari seluruh biaya yang telah dicadangkan.
Strategi Nasional ini disusun dalam waktu yang cukup panjang, yaitu mulai bulan Oktober 2011 (kick-off) sampai dengan Juli 2013 dengan melibatkan konsultan dari Surveyor Indonesia dan pakar dari Kementerian terkait, melalui proses diskusi multi-sektor, dengan wakil-wakil dariKementerian/Lembaga, lembaga UN yang ada di Indonesia, Akademisi, LSM dan para pelaku kuncimitigasi dan adaptasi perubahan iklim lainnya, termasuk kelompok pelaku usaha.
Penyusunannya dilatarbelakangi oleh Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Perpres 71/2011 tentang Inventarisasi GRK Nasional. Selain itu, jugadengan mencermati Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang sampai saat ini masih dalam bentuk draft. Juga dengan mempertimbangkan rencana-rencana lainnya yang terkait dengan perubahan iklim yang ada di setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Olehkarena itu, Strategi Nasional ini telah sejalan dan mendukung implementasi target penurunan emisi GRK Nasional yang dicanangkan Presiden RI sebesar 26% sampai 41% dibandingkan dengan BAU (Bussiness as usual) pada tahun 2020.
Output terpenting dari Strategi Nasional ini adalah Prioritas Kegiatan untuk mendukung Aksi Mitigasi dan Adaptasi dalam dua tahun ke depan. Setelah melalui analisa dan serangkaian Focus Group Discussion dan Workshop, disepakati terdapat sekitar 17 prioritas kegiatan yang terkaitdengan pendidikan, latihan, dan peningkatan penyadaran masyarakat untuk perubahan iklim, yang terbagi dalam sektor kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, pertanian, industri, dan limbah.
Dari 17 kegiatan prioritas tersebut, dua usulan kegiatan telah disetujui untuk didanaidan akan dilaksanakan melalui tahap kedua dari proyek UN CC: Lean ini. Sementara sisanya akanditawarkan kepada berbagai pihak/mitra yang tertarik untuk mendanainya, baik dari dalamnegeri maupun luar negeri. (G02)
21 Apr 2024 
