Jakarta (Greeners) – Pemerintah Indonesia telah menetapkan akan membawa tiga misi penting pada pelaksanaan Pertemuan Para Pihak atau Conference of the Parties (COP 22) dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang akan diselenggarakan di Marakesh, Maroko.
Keikutsertaan Delegasi Republik Indonesia (Delri) di sana, dikatakan oleh Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin, akan membawa tiga misi penting. Pertama, mendukung pembentukan COP 22 sebagai COP of implementation atau pertemuan untuk mengimplementasikan hasil Kesepakatan Paris sebagai misi pertama.
BACA JUGA: Pemerintah Indonesia Segera Meratifikasi Kesepakatan Paris
Dukungan tersebut, lanjutnya, sangat dibutuhkan agar COP 22 nantinya tidak lagi hanya berisi deklarasi dan pernyataan politis melainkan aksi nyata dan implementasi dari hasil Kesepakatan Paris. Kedua, Delri pada COP 22 akan mendorong agar arah perundingan COP 22 dapat membahas berbagai elemen Kesepakatan Paris sebagai satu kesatuan dengan tetap berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama berdasarkan kemampuan masing-masing negara.
“Ketiga, kami juga memandang pentingnya pengkajian implikasi hukum pada negara pihak yang memiliki komitmen tinggi melaksanakan Kesepakatan Paris namun terkendala prosedur ratifikasi di dalam negeri jika Kesepakatan Paris berlaku lebih awal dari yang diperkirakan,” ujarnya usai Pertemuan Pleno Pertama Persiapan Delri Menuju COP 22, Jakarta, Selasa (20/09).
Untuk memuluskan misi keikutsertaan Delri pada COP 22 tersebut, Nur menyatakan pemerintah telah melakukan beberapa langkah strategi melalui dua jalur, yaitu negosiasi dan jalur penjangkauan atau kampanye. Pada jalur negosiasi, Sekretariat Delri telah melaksanakan serangkaian pertemuan negosiator dan penyusunan submisi Indonesia sebagai tindak lanjut hasil Bonn Climate Conference pada Mei 2016 lalu.
BACA JUGA: Jangan Ada Ego Sektoral Dalam Penyusunan Dokumen NDC
“Persiapan substansi tersebut mencakup elemen-elemen penting dalam negosiasi, seperti adaptasi dan mitigasi, transparansi aksi dan dukungan seperti pendanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta gender dan perubahan iklim,” katanya meneruskan.
Pada jalur penjangkauan dan kampanye, Nur mengatakan telah dilaksanakan beberapa pertemuan dalam rangka memfasilitasi keterlibatan pihak di luar pemerintah atau non-state actors, persiapan penyelenggaraan side event Indonesia pada COP 22, pembangunan Sistem Pelaporan Nasional seperti Sistem Registrasi Nasional (SRN), membangun sistem Measurable, Reportable, and Verifiable (MRV) atau Sistem Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi.
“Selain itu juga dilakukan penyiapan Nationally Determined Contribution (NDC) serta penyiapan Third National Communication (TNC),” tutupnya.
Penulis: Danny Kosasih
21 Apr 2024 
