Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), telah melakukan penelitian tentang status lingkungan hidup yang dilakukan di lima kota. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Walhi untuk mendorong isu lingkungan menjadi isu publik dan juga pembanding terhadap status lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup.
Riset diselenggarakan pada bulan Januari tahun 2014 di Jakarta, Bandung, Kendari, Pekanbaru dan Banjarmasin. Penelitian ini melibatkan 1920 responden, dimana setiap kota terdapat 384 responden, dengan sampling error 2,2 % dan tingkat kepercayaan 95 %. Metode penarikan sampel mempergunakan multistage random sampling. Sampel diambil dari daftar pemilih yang dibuat oleh KPU masing-masing kota.
Dalam pemaparan yang diadakan di kantor Walhi pada hari Senin (23/06), hasil temuan secara umum menyatakan persoalan lingkungan berhubungan erat dengan kebijakan pembangunan nasional. Negara mampu menjadi pengawal kebijakan yang pro terhadap lingkungan dalam mendorong kebijakan sektor industri ekstraktif.
“Persoalan lingkungan hidup hari ini sudah pada tahap keadaan status bahaya (air, tanah, udara, sungai dan iklim), namun penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih dilakukan dengan mempergunakan pendekatan “business as usual”. Perlu ada terobosan baru yang dilahirkan untuk mempebaiki situasi ini sehingga kedepan tidak menghadapi persoalan lingkungan yang semakin besar,” ujar Abdul Wahib Situmorang dari Walhi Institute.
Peneliti Irhash Ahmady menyampaikan bahwa lima kota yang menjadi sampling tersebut mewakili gambaran umum kondisi lingkungan hidup di Indonesia yang mengarah pada satu titik lemah yakni institusi/pengurus negara. Publik melihat bahwa kapasitas kelembagaan negara dan penegakan hukum masih rendah.
Pemerintah nasional maupun daerah melakukan pendekatan pembangunan melalui eksploitasi sumberdaya alam secara masif tanpa memperlihatkan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia baik di sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan pertanian.
Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan menyatakan bahwa temuan riset tersebut semakin menyakinkan Walhi bahwa perlu adanya perbaikan pengelolaan Lingkungan Hidup secara sistematis.
“Konflik pengelolaan sumber daya alam dan agraria yang semakin meluas akibat kebijakan yang keliru memperparah krisis rakyat hari ini, ditengah sumberdaya alam yang terkuras tapi bukan untuk kesejahteraan rakyat. Riset ini menjadi bagian dari pendidikan politik lingkungan untuk publik,” jelas Abernego.
Ia juga menambahkan bahwa, “Hasil riset ini juga menjadi tantangan bagi Walhi sebagai organisasi lingkungan dalam momentum pemilu Presiden untuk memaparkan agenda politik lingkungan hidup.”
(G30)
21 Apr 2024 
