Jakarta (Greeners) – Beberapa hari lalu, Mantan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara, Emmy Hafild menyatakan berhenti memberi dukungan untuk Greenpeace Indonesia karena merasa kecewa dengan sikap dan strategi Greenpeace dalam mengadvokasi perusahaan besar seperti Sinar Mas, APRIL, APP dan WILMAR yang terlibat dalam kebakaran lahan gambut.
Dalam surat terbukanya, Emmy yang juga mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ini mengaku telah mengirim pesan protes sekaligus pengunduran diri kepada Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara melalui surat elektronik. Namun, ia menilai komunikasinya dengan Senior Management Team (SMT) Greenpeace tersebut tidak menunjukkan sensitivitas Greenpeace terhadap penderitaan rakyat Indonesia.
“Saya sudah berusaha dialog dengan representative SMT GPSEA di Indonesia, Longgena Ginting; Campaigner hutan GPI, Bustar Maitar; dan Ketua GPSEA Board, ibu Suzy Hutomo. Mereka tidak bisa mengambil keputusan karena memutuskan untuk lepas dari constructive engagement ini memerlukan keputusan SMT International,” jelasnya, Jakarta, Jumat (30/10).
Menurut Emmy, posisi Greenpeace ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk “greenwashing image” mereka dan melemahkan posisi civil society organisation (CSO) Indonesia dalam menghadapi kekuatan kapital yang sangat besar di balik tragedi asap ini.
Menanggapi protes terbuka Emmy, kepada Greeners, Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting menjawab bahwa saat ini, Indonesia sedang berada dalam status genting karena kebakaran yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kebakaran dengan melindungi hutan dan lahan gambut serta menegakkan hukum adalah solusi jangka panjang yang tepat dalam mengatasi akar masalah kebakaran hutan dan bencana asap.
Perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit dan bubur kertas, kata dia, telah lebih dari satu dekade melakukan penghancuran hutan dan lahan gambut hingga menyebabkan kebakaran hari ini, oleh karena itu harus juga menjadi pelaku yang mengatasi masalah tersebut.
“Perusahaan harus bekerja mengatasi kebakaran secepatnya, membangun sekat bakar, menutupi kanal-kanal yang selama ini digunakan untuk mengeringkan lahan gambut,” kata Longgena.
Greenpeace dalam hal ini dalam posisi mendorong transparansi data dan informasi kehutanan untuk perbaikan tata kelola hutan dan mengurangi resiko bencana lingkungan termasuk kebakaran hutan. Greenpeace, menurut Longgena, juga mendorong proses penegakan hukum sacara terbuka dan transparan. Atas segala protes dan masukan, Greenpeace menerima dengan tangan terbuka. Sejak sepuluh tahun organisasi tersebut mengaku telah melakukan aksi dan kampanye perlindungan hutan dan mendorong solusi jangka panjang dan permanen bagi hutan Indonesia.
“Untuk dapat bekerja secara independen Greenpeace tidak menerima dana dari perusahaan, partai politik maupun pemerintah manapun di seluruh dunia. Dana Greenpeace diperoleh hanya mengandalkan donasi individual dan yayasan,” pungkasnya.
Selanjutnya: surat terbuka Emmy Hafild
21 Apr 2024 
