Jakarta (Greeners) – Sampah masih menjadi permasalahan global. Di Indonesia beragam target dan upaya pemerintah genjot untuk mencapai target Indonesia bersih sampah beberapa tahun mendatang.
Tanggung jawab pengurangan dan penanganan sampah tidak hanya terletak di konsumen, tetapi juga produsen. Dari sisi produsen, sudah terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 75 Tahun 2019. Peraturan ini menegaskan produsen untuk wajib menyusun dokumen perencanaan pengurangan sampah.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyebut, polusi sampah plastik yang meningkat dengan cepat merupakan masalah lingkungan global yang serius. Hal ini berdampak negatif pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, hingga kesehatan.
Oleh sebab itu, Hari lingkungan hidup sedunia 2023 bertema beat plastic pollution. Tema ini menjadi titik tolak baru dalam mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk berkolaborasi mengurangi sampah plastik yang masih menjadi ancaman serius bagi lingkungan.
“Tanpa adanya intervensi, jumlah sampah plastik akan meningkat hingga 23-30 juta ton per tahun pada tahun 2030,” kata Siti dalam Festival Peduli Sampah Nasional di Jakarta, Selasa (13/6).
Ia menambahkan, pemerintah Indonesia pun sedang memperkuat dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Di dalamnya ada rencana aksi dalam pencapaian zero waste zero emission dari sektor sampah.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Foto: KLHK
Strategi Penanganan Sampah
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati menegaskan, KLHK fokus dari hulu ke hilir untuk menangani sampah. Individu maupun produsen harus berperan.
“Ketika kita sebagai individu, pertama harus membangun mindset yang bagus untuk mengurangi sampah. Kedua adalah produsen. Keduanya memang menjadi salah satu komponen yang sangat signifikan mengurangi sampah,” kata Vivien.
Oleh karena itu, KLHK terus bersinergi melakukan kampanye melalui berbagai program. Kemudian melibatkan anak muda dan menyediakan sarana prasarana yang memadai.
Dirjen PSLB3 Rosa Vivien Ratnawati. Foto: KLHK
Butuh Implementasi Konkret
Pemerhati Lingkungan Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa menilai, agenda zero waste zero emission perlu mempertahankan konteks dan rasionalitas Indonesia sesuai dinamika yang ada.
“Zero waste zero emission membutuhkan implementasi perubahan konkret di sumber sampah misalnya di rumah tangga, pasar, dan perniagaan,” ungkap Mahawan.
Tak hanya itu, menurutnya agenda ini juga membutuhkan investasi pengolahan dan pemrosesan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir.
Penulis : Dini Jembar Wardani
Editor : Ari Rikin
21 Apr 2024 
