Jakarta (Greeners) – Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama 72 organisasi masyarakat sipil, lembaga riset, dan komunitas kaum muda menyerahkan rekomendasi kebijakan perubahan iklim kepada Presiden RI Terpilih, Prabowo Subianto. Penyerahan rekomendasi ini bertujuan untuk mendukung realisasi agenda iklim dan transisi energi nasional yang lebih konkret, ambisius, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Pendiri dan Ketua FPCI, Dino Patti Djalal, menjelaskan bahwa rekomendasi ini berasal dari diskusi mendalam dan kolaborasi berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk membantu Prabowo Subianto merumuskan kebijakan perubahan iklim yang lebih progresif dalam pemerintahannya mendatang.
“Dari proses diskusi ini, kami berharap dapat memberikan masukan kebijakan kepada tim Prabowo-Gibran. Hari ini kami telah menyelesaikan proses tersebut dan dengan hormat menyerahkan rekomendasi ini. Mudah-mudahan, rekomendasi ini dapat diterima dengan baik,” ujar Dino dalam acara Indonesian Net Zero Summit 2024 di Jakarta, Sabtu (24/8).
Ketua Dewan Pakar Tim KIM Presiden Terpilih RI Prabowo-Gibran Periode 2024-2029, Burhanuddin Abdullah, yang mewakili Prabowo, memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi ini.
BACA JUGA: Indonesia Perlu Segera Menyusun RUU Perubahan Iklim
“Saya telah melaporkan hasil ini kepada presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Beliau menyampaikan salam dan apresiasi kepada semua peserta yang menunjukkan antusiasme dan dedikasi dalam merumuskan rekomendasi ini,” ucapnya.
Dengan rekomendasi ini, lanjut Burhan, diharapkan kebijakan perubahan iklim di masa mendatang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, membawa manfaat positif bagi lingkungan dan masyarakat Indonesia.
Catatan Penting dalam Rekomendasi
Rekomendasi yang diserahkan mencakup beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan oleh tim Prabowo-Gibran. Salah satunya adalah memastikan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen selaras dengan agenda iklim nasional. Selain itu, penting untuk meningkatkan ambisi dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC), dengan menargetkan penurunan emisi yang lebih tinggi pada tahun 2030 dan pencapaian net zero pada tahun 2050 secara legally binding.
Chief Executive Officer Landscape Indonesia, Agus Sari sangat menghargai target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen yang dicanangkan oleh Prabowo.
“Kami mengapresiasi langkah ini sebagai angin segar. Namun, kami berharap agar target ekonomi ini dapat selaras dengan target iklim. Sehingga, pencapaian kemajuan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Dengan kebijakan yang tepat, kita dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak ekosistem,” ungkap Agus.
Agus juga menyoroti pentingnya Second NDC Indonesia, yang harus pemerintah serahkan kepada PBB pada Februari 2025. Ia berharap ambisi Indonesia dalam NDC yang akan datang bisa lebih tinggi daripada yang pernah pemerintah ajukan sebelumnya. Ini penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dan mencapai target global yang lebih ambisius.
Diskusi juga menghasilkan beberapa rekomendasi tambahan. Salah satunya adalah peningkatan anggaran untuk sektor energi terbarukan. FPCI bersama 72 organisasi lainnya merekomendasikan peningkatan anggaran APBN untuk energi terbarukan dan mengalihkan subsidi energi dari komoditas dasar menjadi subsidi langsung untuk mendukung transisi energi yang lebih bersih dan efisien.
FPCI menyerahkan rekomendasi kebijakan perubahan iklim kepada Prabowo Subianto. Foto: Dini Jembar Wardani
Perhatikan Food Estate
Co-Founder & Executive Director at Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), Kuki Soejachmoen mengatakan bahwa program food estate juga penting untuk menjadi perhatian. Penyusun rekomendasi ini mengusulkan perlu peninjauan kembali program food estate.
“Hal ini untuk menghindari kerusakan lahan seperti hutan lindung dan konversi lahan gambut yang sudah direstorasi. Perlu pendekatan yang lebih berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan,” kata Kuki.
BACA JUGA: LIPI Dorong Kebijakan Inklusif Perubahan Iklim untuk Masyarakat Pesisir
Selain itu, pembentukan dewan iklim terintegrasi juga menjadi bagian dari rekomendasi. Prabowo-Gibran direkomendasikan untuk membentuk dewan iklim yang langsung berada di bawah arahan presiden.
Dewan ini akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan di berbagai kementerian dan lembaga, memastikan tidak adanya tumpang tindih kebijakan, serta memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan perubahan iklim.
Respons terhadap Rekomendasi
Mewakili Prabowo, Burhan merespons beberapa rekomendasi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Prabowo menganggap target pertumbuhan ekonomi delapan persen sebagai prioritas penting.
“Apabila target ini dapat tercapai kembali, itu akan menjadi pencapaian yang signifikan,” kata Burhan.
Burhan juga menambahkan bahwa tim Prabowo-Gibran sedang menelaah cara terbaik untuk pemberian subsidi yang lebih langsung dan terarah. Hal itu untuk memastikan bahwa subsidi dapat mendukung transisi energi terbarukan dengan efektif, sambil menjaga pertumbuhan ekonomi dan lingkungan.
Selanjutnya, mengenai program food estate, Burhan menjelaskan pemerintah akan mempertimbangkan kembali program food estate dengan fokus pada swasembada pangan dan keberlanjutan lingkungan. Burhan juga menyebutkan tim Prabowo-Gibran akan mempertimbangkan saran tentang pembentukan dewan iklim secara serius.
“Kami saat ini sedang berkonsultasi untuk membuat satuan tugas pengendalian perubahan iklim dan tata niaga karbon. Kami berharap ini akan membantu dalam pengelolaan isu iklim secara lebih terkoordinasi dan efektif,” imbuhnya.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
