Bali (Greeners) – Pemerintah Indonesia bersama dengan presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan pengelolaan dan penanggulangan sampah plastik di laut yang berlangsung di Sanur, Bali pada Jumat (06/07/2018). Dalam diskusi tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjanjikan akan memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang berkinerja baik mengurangi sampah plastik.
Diskusi yang merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Kim di Indonesia ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Hadir pula perwakilan dari pegiat lingkungan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP), Bye Bye Plastic Bag, One Island One Voice, dan Eco Bali.
“Hari ini kita membicarakan tentang lingkungan dan bagaimana mengelola sampah plastik. Sampah plastik masuk ke laut kemudian terurai menjadi mikroplastik lalu dimakan oleh ikan dan ikan tersebut dimakan oleh anak-anak dan cucu kita di masa depan. Ini adalah masalah fundamental,” kata Jim Yong Kim.
BACA JUGA: Hari Tanpa Kantong Plastik, Tiga Daerah Terapkan Pembatasan Kantong Plastik
Langkah pemerintah Indonesia yang telah menargetkan pengurangan sampah plastik sebesar 30% pada tahun 2025 mengacu pada Perpres No. 97/2017 diapresiasi oleh Jim Yong Kim. Ia memuji pemerintah Indonesia yang telah berkomitmen untuk menanggulangi permasalah sampah plastik.
Dalam kesempatan itu, Executive Director Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Tiza Mafira menceritakan upaya GIDKP dalam mendorong regulasi pembatasan kantong plastik melalui pajak dan pelarangan kantong plastik.
Ia mengatakan, Banjarmasin dan Balikpapan adalah dua kota di Indonesia yang sukses menerapkan pelarangan kantong plastik. Kedua kota ini adalah kota sungai dan kota pesisir, sehingga berkontribusi mencegah sampah kantong plastik masuk ke laut. Sejak diterapkan tahun 2016, penggunaan kantong plastik di Banjarmasin turun 95% dan penjualan tas anyaman hasil kearifan lokal meningkat.
Mendengar hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun terkesan. Ia pun berjanji tahun 2019 akan memberikan dana insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam mengurangi sampah plastik.
“Ini saya cek anggaran KLHK untuk masalah sampah plastik tidak besar, tidak cukup kalau tidak didukung dengan insentif yang lain,” kata Sri Mulyani.
BACA JUGA: Pemerintah Fokus Atasi Masalah Sampah Plastik
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun, Rosa Vivien Ratnawati yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang menyusun Peraturan Menteri (Permen) Pengurangan Sampah oleh Produsen.
“Saat ini KLHK tengah menyusun rancangan Permen Pengurangan Sampah Kantong Plastik yang bertujuan untuk mengubah perilaku penggunaan kantong plastik sekali pakai oleh masyarakat,” kata Vivien.
Penulis: Dewi Purningsih
21 Apr 2024 
