Dalam mengatasi dampak ekonomi akibat krisis saat ini, pemerintah akan mengucurkan dana sebesar Rp 403,9 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebagian besar dana tersebut teralokasi untuk sektor perlindungan sosial dan kesehatan, masing-masing Rp 110,2 triliun dan Rp 47,47 triliun.
Jakarta (Greeners) – Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan pemerintah nampaknya “melupakan” pemulihan ekonomi sektor perikanan.
Dia merinci, Pemerintah mengalokasikan dana PEN untuk Kementerian, Lembaga serta pemerintah daerah sebesar Rp 182,2 triliun.
Sayangnya, lanjutnya, sejauh ini belum kelihatan intervensi strategis Pemerintah Indonesia kepada sektor perikanan. Padahal, menurut Abdi, dampak krisis sejak awal telah ikut memukul sektor perikanan.
Abdi menuturkan, saat ini terdapat empat masalah besar yang mengganggu kinerja sektor perikanan di masa krisis maupun sebelum krisis.
“Keempat masalah tersebut adalah menurunnya serapan pasar hasil perikanan, rendahnya serapan tenaga kerja, lemahnya kapasitas kelembagaan koperasi perikanan, dan melemahnya ekspor hasil perikanan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendesain program strategis dan mengalokasikan anggaran yang signifikan bagi upaya pemulihan sektor perikanan,” ujar Abdi kepada Greeners, Selasa, (05/01/2021).
Potensi Lapangan Kerja dari Budidaya Perikanan
Abdi menyampaikan, pemerintah –melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)– mempunyai peluang menciptakan lapangan kerja melalui kegiatan budidaya perikanan oleh masyarakat.
“Terdapat potensi areal tambak masyarakat dan perhutanan sosial seluas 16.000 hektare yang bisa dioptimalkan melalui program padat karya berkelanjutan karena menghasilkan produksi. Namun demikian, program intervensinya harus dari hulu ke hilir, tidak parsial. Sehingga memberi manfaat ganda bagi ekonomi,” ujarnya.
Lebih jauh, dia mengingatkan KKP agar memberikan pendampingan dan pemberian akses permodalan kepada koperasi perikanan.
“Saat ini terdapat kurang lebih tiga ribu koperasi perikanan yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Usaha koperasi perikanan terklasifikasi dari skala mikro, kecil, dan menengah,” tutur Abdi.
Dari tiga ribu koperasi yang dia sebutkan 97 persen adalah koperasi skala mikro. Abdi mereken koperasi skala mikro ini memerlukan fasilitas agar bisa naik kelas.
“Pengembangan usaha koperasi perikanan mesti secara terpadu dari aspek manajemen, permodalan, dan SDM,” lanjutnya.
Target KKP 2021: Produksi Perikanan Budidaya 19 Juta Ton. Foto: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Aktivis Usulkan PEN untuk Atasi Masalah Primer
Sementara itu peneliti DFW Indonesia lainnya, Muh. Arifuddin, mengusulkan agar pemulihan ekonomi perikanan dalam kerangka mengatasi masalah primer saat ini. Terutama melalui penyediaan kebutuhan pangan masyarakat.
“Saat ini produksi perikanan dari hasil tangkap dan budidaya dalam kondisi stabil. Tapi, terkendala di pemasaran, transportasi dan distribusi. BUMN perikanan diharapkan mengambil peran untuk atasi hal ini ini,” kata Arif.
Guna meningkatkan serapan atau pembelian hasil perikanan, BUMN perikanan membutuhkan tambahan modal. Menurut Arif, inilah yang harus pemerintah fasilitasi.
“Holding BUMN perikanan mesti dipercepat realisasinya agar dapat segera beroperasi terutama dalam mendukung sistem logistik ikan dan menyerap produksi serta mendistribusikannya,” lanjut Arif.
KKP Gunakan PEN sebagai Modal Penanaman Mangrove
Pada pernyataan terpisah, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) menyandingkan program PEN dengan merampungkan penanaman 572.920 bibit mangrove pada area seluas 65,64 Ha.
Penanaman ini tersebar di dua provinsi Kalimantan, yaitu di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
Selain itu, Ditjen PRL KKP membangun selasar mangrove di Kabupaten Gresik, Jawa Timur sepanjang 308 meter dengan lebar 1,5 meter yang telah dibangun di Desa Banyuurip, Ujungpangkah.
Plt. Dirjen PRL, TB Haeru Rahayu, mengatakan mangrove merupakan salah satu ekosistem laut yang memiliki peranan sangat penting bagi kehidupan masyarakat pesisir.
“Kegiatan penanaman mangrove dilakukan secara padat karya guna membantu pemulihan ekonomi masyarakat sekitar hutan mangrove yang terdampak pandemi,” jelasnya.
Penanaman mangrove dengan biaya mencapai Rp3,2 miliar ini berlangsung sejak November 2020 di Kalimantan Barat. Berikut rinciannya.
- Kabupaten Mempawah seluas 32 Ha dengan 320.000 bibit oleh Pokmaswas Karya Semula.
- Kota Singkawang seluas 10 Ha dengan 100.100 bibit oleh Kelompok Mangrove Pantai Harapan, Kelompok Mangrove Cahaya Sinar Mandiri, dan Koperasi Produsen Perikanan Naram Jaya Abadi.
- Kabupaten Sambas seluas 10 Ha dengan 90.000 bibit oleh Kelompok Masyarakat Pesisir Polaria Selakau.
Hutan magrove di Kalimantan bertambah 65,64 hektare. Foto: KKP.
Panjang Selasar Mangrove Bayuurip, Gresik Capai 1,5km
Sedangkan, di Kabupaten Gresik, Jawa Timur tidak hanya pembangunan selasar mangrove, tetapi ada paket stimulus berupa pembangunan fasilitas umum seperti toilet, amfiteater, tempat sampah, papan informasi, dan pengurukan area komunitas nelayan.
Ada pula pembangunan ikon berbentuk ornamen yang merepresentasikan akar pensil Avvicennia sp.
Total bantuan yang KKP salurkan kepada pihak Badan Usaha Milik Desa Tirta Wening sebesar Rp956,976,000.
Dari pembangunan tersebut, total panjang selasar mangrove di Desa Banyuurip saat ini bertambah menjadi 1,5 km.
Sekretaris Ditjen PRL, Hendra Yusran Siry, mengatakan pembangunan tracking mangrove merupakan bagian dari PEN Padat Karya Rehabilitasi Kawasan Mangrove. Foto: KKP
Sekretaris Ditjen PRL, Hendra Yusran Siry, dalam sambutannya pada Peresmian Pembangunan Tracking Mangrove di Gresik, (30/12/2020), mengatakan pembangunan tracking mangrove merupakan bagian dari PEN Padat Karya Rehabilitasi Kawasan Mangrove.
“Pada tahun 2020, untuk memulihkan ekonomi dan ekosistem pesisir, KKP menyalurkan bantuan sarana, prasarana pusat restorasi, dan pengembangan ekosistem pesisir,” ujar Hendra.
Penulis: Dewi Purningsih
Editor: Ixora Devi
21 Apr 2024 
