Jakarta (Greeners) – Seiring dengan masuknya musim kemarau yang melanda wilayah Indonesia mulai Juli hingga Oktober 2019, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam pengamatannya mencatat bahwa kemarau di tahun 2019 ini akan menyebabkan cuaca kering melebihi tahun-tahun sebelumnya.
Ancaman ini tentu akan berpengaruh kepada isu kekeringan dan Kebakaran Hutan serta Lahan (Karhutla).
Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Dody Usodo, mengatakan untuk bencana kekeringan, upaya yang telah dilakukan Kementerian dan Lembaga terkait dalam menghadapi darurat kekeringan yaitu pendistribusian air bersih sebanyak 7.045.400 liter, penambahan jumlah mobil tanki, hidran umum, pembuatan sumur bor, dan kampanye hemat air.
“Kekeringan tahun ini akan melebihi kekeringan pada tahun 2018. Itu risiko kita di daerah tropis. Satu daerah masih kena banjir, kena dampak karhutla, tapi ada juga dampak kekeringan di pesisir laut jawa,” ujar Dody pada konferensi pers mengenai Kesiapsiagaan Mengantisipasi Musim Kemarau dan Karhutla di Kemenko PMK, Selasa (30/07/2019).
BACA JUGA : Pemda Kalteng Pastikan Pembangunan Ibukota Baru Tidak Berada di Kawasan Gambut
Berdasarkan identifikasi BNPB, sebanyak 55 kepala daerah telah menetapkan Surat Keputusan Bupati dan Walikota Tentang Siaga Darurat Bencana Kekeringan yaitu di: Banten, Jawa Barat, DIYogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT.
Sementara itu, wilayah yang memiliki risiko sedang-tinggi terdampak cuaca kering teridentifikasi sebanyak 28 provinsi dengan luas wilayah 11.774.437 ha dan diperkirakan jiwa terpapar sebanyak 48.491.666 jiwa.
Sementara itu, menurut Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Dodo Gunawan, secara umum puncak musim kemarau akan terjadi di bulan Agustus. Hingga Juli 2019 menunjukkan 88% Zona Musim di Indonesia telah memasuki periode musim kemarau, sebagian besar Sumatera, Kalimanan Timur,Kalimantan Selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT sebagian Sulsel, Sulteng hingga Merauke.
Kiri ke Kanan : Tri Handoko Seto (BPPT), Dody Usodo (Kemenko PMK), Dodo Gunawan (BMKG). Foto: www.greeners.co/Dewi Purningsih.
“Puncak Musim Kemarau 2019 diprakirakan umumnya terjadi pada bulan Agustus 2019 sebanyak (67,5%) dan September sebanyak (14.6%). Hal ini mengakibatkan Hari Tanpa Hujan (HTH) Esktrem yang akan terjadi lebih dari 60 hari bahkan HTH terpanjang akan terjadi di wilayah Rambarangu NTT selama 126 hari,” ujar Dodo.
Hasil monitoring HTH ekstrem lebih dari 60 hari terjadi di Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur , Bali, NTB dan NTT. Bahkan di wilayah Jabar, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT ada beberapa wilayah terjadi HTH 90 – 120 hari.
Untuk masalah Karhutla, Kemenko PMK mencatat, terdapat beberapa provinsi rawan Karhutla mengalami kenaikan jumlah hotpsot pada periode yang sama tahun 2018 antara lain di: Riau, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara.
Sampai dengan 1 Juli 2019, sudah 5 Provinsi (Riau, Kalbar, Sumsel, Kalteng, Kalsel) dan 3 Kabupaten (Dumai. Sambas, Siak) telah menetapkan status siaga darurat Karhutla. Penetapan status siaga darurat ditindaklanjuti dengan pengaktifan Satgas Penanganan Bencana (PB) akibat Asap Karhutla di Sumsel, Riau dan Kalbar.
BACA JUGA : Musim Kemarau Datang, Penanganan Karhutla Diintensifkan
“Hotspot pada monitoring 28 Juli 2019 terdeteksi di Aceh, Jambi, Babel, Riau, Sumsel, Lampung, P. Jawa, NTT, NTB, P. Kalimantan, Sulsel, dan Sultra, secara umum hotspot 2019 masih dibawah tahun-tahun sebelumnya karena belum memasuki puncak kemarau,” ujar Dono.
Sejalan dengan hal diatas, BPPT juga menyiapkan pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), ini merupakan salah satu langkah paling efektif dalam rangka siaga darurat kebakaran hutan dan lahan maupun cuaca kering.
Tri Handoko Seto selaku Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT mengatakan bahwa hujan buatan dilakukan untuk mengoptimalkan potensi awan menjadi hujan untuk pembasahan lahan-lahan gambut dan pengisian embung-embung penampungan air untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas dan tidak terkendali.
“Sesuai dengan hasil rapat dari BMKG, BPPT, BNPB, disepakati bahwa dua posko di Halim dan Kupang akan dipakai. Namun sampai saat ini masih dalam persiapan jadi belum dilakukan penyemaian, mungkin akhir minggu ini akan dimulai. Karena masih menunggu pesawat milik TNI AU senggang,” ujar Seto.
Penulis: Dewi Purningsih
21 Apr 2024 
