Jakarta (Greeners) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen Pu-Pera) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus menggenjot target 100-0-100 (100 persen akses air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen layanan sanitasi) hingga tahun 2019 mendatang. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Namun, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kemen Pu-Pera, Imam S Ernawi menyebutkan, berdasarkan data dari Kemen Pu-Pera, capaian pelaksanaan program untuk akses sanitasi pada tahun 2014 masih lebih kecil dibandingkan capaian yang diraih oleh akses air minum.
“Jadi, kalo mau dilihat capaian akses air minum itu sudah mencapai 70 persen, luasan kawasan kumuh perkotaan 10 persen, sedangkan capaian akses sanitasi aman itu masih 62 persen,” jelasnya kepada Greeners, Jakarta, Kamis (30/04).
Imam mengakui kalau capaian akses sanitasi tersebut dirasa cukup berat karena target yang dicapai masih jauh dari mendekati 100 persen pada tahun 2019 mendatang. Menurut Imam, untuk mencapai akses sanitasi tidak hanya bicara soal membangun infrastruktur saja, tapi ada limbah dan sampah yang juga penting untuk menjadi prioritas guna mencapai 100 persen akses sanitasi.
Sedangkan untuk pembiayaan, Imam juga mengatakan bahwa untuk sanitasi akan dibutuhkan dana yang lebih besar karena capaiannya yang masih harus mengejar target dibandingkan akses air minum.
“Kalau sudah begini, secara otomatis swasta pasti akan terlibat namun tetap dengan BUMN dan BUMD di depannya,” lanjut Imam.
Imam menilai jika pembangunan kawasan di kota dan daerah terkait sanitasi dan akses air guna mengatasi kawasan kumuh, seharusnya jangan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, jika hanya mengandalkan APBN saja, maka target tersebut tidak bisa tercapai karena APBN hanya meliputi 15 persen dari total kebutuhan dana untuk mencapai target tersebut.
“Nah, khusus untuk akses sanitasi itu kan target penambahan pelayanannya untuk 7,2 juta jiwa. Jadi sulit kalau hanya APBN saja,” tukasnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Toilet Indonesia, Naning S. Adiwoso. Menurutnya, peran swasta dalam membangun dan mengejar akses sanitasi masih dirasa cukup besar. Swasta atau Non Governmental Organization (NGO) katanya memiliki persepsi tentang perencanaan pembangunan akses sanitasi yang lebih baik dari pemerintah. Oleh karena itu, memang dibutuhkan peran swasta yang cukup besar di sini.
“Kalau swasta atau NGO itu kan mereka memikirkan capacity building-nya sedangkan pemerintah hanya membangun saja. Tapi tetap di sini pemerintah juga harus punya peran sebagai penyokong dan mengakomodasi,” tutupnya.
Penulis: Danny Kosasih
21 Apr 2024 
