Jakarta (Greeners) – Terungkapnya peredaran vaksin palsu di masyarakat membuat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) semakin ketat melakukan pengawasan. Untuk menghentikan peredaran sekaligus mengungkap jaringan pengedar vaksin palsu ini, BPOM telah berkordinasi dengan Bareskrim Polri.
Dari hasil koordinasi tersebut, terdata 12 jenis vaksin yang diketahui telah dipalsukan. Pelaksana tugas BPOM Tengku Bahdar Johan Hamid menyatakan bahwa seluruh vaksin yang dipalsukan merupakan vaksin-vaksin yang diproduksi oleh tiga perusahaan obat ternama.
“Jadi 12 vaksin itu adalah Vaksin Engerix B, Vaksin Pediacel, Vaksin Euvax B, Vaksin Tripacel, Tuberkulin PPDRT 23, Vaksin Penta-Bio, Vaksin TT (tetanus), Vaksin Campak, Vaksin Hepatitis B, Vaksin Polio bOPV (polio), Vaksin BCG, dan Vaksin Harvix,” katanya di Jakarta, Selasa (28/06).
BACA JUGA: Operasi Storm VII Temukan Modus Baru Perdagangan Obat Ilegal
Bahdar mengatakan, BPOM telah menelusuri kasus pemalsuan vaksin ini sejak 2014, namun hasil temuannya tidak sebesar jumlah yang ditemukan oleh kepolisian. BPOM telah mendeteksi adanya vaksin palsu tersebut namun penyebarannya bersifat sporadis di banyak tempat serta masih dalam jumlah yang kecil.
“Oleh karena itu, BPOM melalui Balai Besar POM daerah juga akan menelusuri vaksin palsu di klinik, rumah sakit dan fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah,” terangnya.
Diolah dari berbagai sumber.
Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Maura Linda Sitanggang menyatakan, persebaran vaksin palsu bersifat tidak merata (sporadis) karena ada sejumlah proses kontrol kualitas yang harus dijalani sebelum vaksin beredar secara resmi. Sebelum diedarkan, vaksin harus menjalani serangkaian penilaian.
Pemberian izin peredaran vaksin akan diberikan setelah penilaian dilakukan. Setelah resmi beredar, sampling vaksin tetap akan diambil untuk pengawasan. Ketika sudah digunakan oleh konsumen pun, efek vaksin tetap akan dipantau melalui Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
BACA JUGA: BPOM Keluarkan Peringatan Terhadap Obat Tradisional Mengandung BKO
Menurut Maura, sebelumnya Kemenkes telah meminta dinas kesehatan di daerah untuk turut aktif memantau produk yang dijual di apotek-apotek serta memantau penyediaan fasilitas-fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa vaksin yang digunakan merupakan vaksin asli yang tercantum di dalam katalog elektronik Kemenkes.
“Intinya, pengawasan kualitas vaksin terus dilakukan baik saat sebelum dan pasca distribusi,” katanya menjelaskan.
BPOM dan Kementerian Kesehatan Teledor
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menganggap bahwa terkuaknya kasus vaksin palsu merupakan hal yang sangat tragis mengingat praktik pemalsuan itu terjadi selama 13 tahun. Menurutnya, pengawasan oleh Kemenkes dan BPOM terhadap industri farmasi secara keseluruhan terbukti lemah, bahkan teledor. Hal ini juga menunjukkan bahwa pihak rumah sakit atau puskesmas bahkan tenaga kesehatan turut teledor.
“Seharusnya Kemenkes dan Badan POM lebih sensitif terhadap fenomena pemalsuan produk farmasi (obat-obatan) di Indonesia, yang juga sering terjadi,” katanya.
Atas kasus ini, Tulus meminta kepada Kemenkes untuk melakukan audit ulang terhadap kejadian vaksin palsu di rumah sakit atau puskesmas untuk menegaskan bahwa vaksin yang beredar saat ini bukanlah vaksin palsu.
Penulis: Danny Kosasih
21 Apr 2024 
