Jakarta (Greeners) – Setelah enam bulan perjalanan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di bawah kepemimpinan Franky Sibarani, Indonesia dianggap telah berhasil mereformasi kebijakan investasi. Kebijakan ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan adanya penyederhanaan perizinan listrik, tanah atau agraria, kehutanan, dan perhubungan melalui terbentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM.
Meski demikian, Franky mengatakan bahwa BKPM masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup panjang seperti mengejar adanya pengajuan izin prinsip senilai 3.000 triliun rupiah sampai 3.500 triliun rupiah guna mencapai target realisasi investasi pada periode 2015-2019.
“PTSP ini memang sudah diakui oleh badan dunia seperti ADB, IMF dan Bank Dunia. Namun tetap, pekerjaan rumah yang kita miliki akan menjadi tantangan berat yang membutuhkan perhatian khusus, di mana salah satu langkah yang dilakukan adalah mengubah orientasi promosi menjadi marketing,” jelasnya kepada Greeners, Jakarta, Rabu (10/06).
BKPM diakui Franky juga harus memastikan dan memfasilitasi rencana investasi agar seluruhnya dapat terealisasi. Ia juga menjelaskan bahwa jika rata-rata rencana yang terealisasi saat ini 40-50 persen dan waktu yang dibutuhkan dua sampai tiga tahun, maka harus dapat diperbesar persentasenya dan dipercepat waktu realisasinya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani. Foto: greeners.co/BKPM
BKPM juga akan menyederhanakan perizinan sektor usaha selain kelistrikan, pelabuhan dan migas, integrasi PTSP pusat dan daerah. Selain itu, lanjut Franky, diperlukan juga inisiatif-inisiatif kebijakan untuk mendorong iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia, serta lebih agresif menjaring minat investasi untuk segera mengajukan izin prinsip.
“Realisasi investasi triwulan IV-2014 dan triwulan I-2015 yang tetap tumbuh positif, masing-masing Rp120,4 triliun dan Rp124,6 triliun. Bahkan investasi merupakan sektor penopang ekonomi yang tumbuh positif selama kuartal I-2015 dengan kenaikan kontribusi terhadap PDB dari 1,34 persen menjadi 1,4 persen di tengah ekonomi yang melambat. Minat investasi juga terus tumbuh,” jelasnya.
Lebih lanjut, terkait pelantikan 45 pejabat eselon II, III, dan IV BKPM, Franky mengatakan bahwa pelantikan tersebut dilakukan sebagai tujuan tour of duty (optimalisasi) guna meningkatkan kinerja BKPM untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
“Disinilah nilai strategis pelantikan pejabat BKPM untuk dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tadi. Harapan saya, pejabat yang dilantik dapat segera menyesuaikan diri dan tancap gas mencapai target-target yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
Penulis: Danny Kosasih
21 Apr 2024 
