Jakarta (Greeners) – Setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Januari 2016 lalu, Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut, sampai hari ini mengaku telah melakukan beberapa kali konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), masyarakat di daerah prioritas restorasi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah Daerah.
Selain itu, Nazir juga menyatakan tengah menyusun format untuk melakukan koordinasi dengan dunia usaha dan negara-negara donor yang memiliki konsentrasi besar untuk membantu Indonesia dalam melakukan restorasi gambut setelah kebakaran hutan dan lahan yang begitu besar tahun 2015 lalu.
“Kami juga ingin mendengar masukan dari kalangan pengusaha, apakah mereka mempunyai contoh kerja dalam restorasi gambut karena beberapa perusahaan ada yang pernah mencoba melakukan kegiatan terkait restorasi gambut ini,” tuturnya di Jakarta, Jumat (29/01).
Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead. Foto: greeners.co/Danny Kosasih
Nazier juga menyatakan, sebanyak empat kabupaten akan menjadi prioritas Badan Restorasi Gambut (BRG) pasca kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Keempat Kabupaten tersebut adalah Pulang Pisau di Kalimantan Tengah, Meranti di Riau, dan dua kabupaten di Sumatera Selatan, yaitu di Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin.
“Empat kabupaten tersebut yang terparah mengalami kebakaran lahan tahun lalu sehingga menjadi daerah pemula yang menjadi prioritas restorasi gambut,” jelasnya.
BACA JUGA: Restorasi Gambut, Penyelesaian Sengketa Tanah Jadi Prioritas
Sementara itu, Sekretaris Jendral KLHK Bambang Hendroyono, menyatakan akan bertanggung jawab merestorasi lahan gambut yang rusak akibat kebakaran tahun 2015 dengan bersinergi bersama BRG.
“Nantinya dalam restorasi gambut tetap akan memperhatikan fungsi lindung dan fungsi budaya. Dalam pengelolaannya juga akan memperhatikan kearifan lokal. Jadi nanti gambut tidak hanya ditanam oleh tanaman mono kultur saja,” pungkasnya.
Penulis: Danny Kosasih
21 Apr 2024 
