Jakarta (Greeners) – Komunitas Bike to Work (B2W) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak berpuas diri setelah jalur sepeda sepanjang 63 kilometer (km) terbangun. Perlu kebijakan lanjutan yang bisa memobilisasi dan membuka ruang warga menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan.
Kota modern dan ramah lingkungan tak hanya tergambar dari tata kotanya. Sistem transportasi yang ramah pejalan kaki dan pesepeda menjadi kunci penting. Penyelenggaraan sistem transportasi di DKI Jakarta dalam empat tahun terakhir terbilang maju. Hal paling menonjol adanya jalur khusus sepeda.
“Tetapi B2W Indonesia menilai komitmen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memastikan keberadaan jalur khusus sepeda tetap berlanjut belum bisa dijamin,“ kata Ketua Umum B2W Indonesia Fahmi Saimima lewat keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/10).
Fahmi menyebutkan, prasarana bersepeda yang rencananya berjarak total 500 km, adalah wujud dari visi mobilitas urban dari Pemprov DKI Jakarta. Hal ini bertujuan mengalihkan penggunaan kendaraan bermotor pribadi ke angkutan umum dan moda ramah lingkungan, seperti sepeda serta jalan kaki.
Buka Ruang Mobilitas Ramah Lingkungan
Lebih lanjut katanya, secara fisik, jalur sepeda yang baru mencapai 63 km itu telah mengubah penampakan sejumlah ruas jalan di ibu kota. Ruas jalan ibu kota lebih terkesan ramah bagi pengguna sepeda tanpa mengganggu pengguna kendaraan bermotor.
“Tetapi seperti di kota mana pun di dunia yang punya keinginan serupa dengan Jakarta, jalur sepeda ini hanya satu dari sejumlah langkah yang dibutuhkan bagi sebuah transformasi perilaku, kebiasaan, dan budaya dalam bermobilitas. Prasarana ini tidak serta merta orang mau meninggalkan kenyamanan kendaraan bermotor pribadi untuk bersepeda sehari-hari,” ucapnya.
Baru-baru ini nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk sebagai salah satu 21 Heroes 2021 oleh Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI). Anies bersanding bersama tokoh dunia lainnya termasuk pendiri Tesla dan Space X, Elon Musk.
TUMI mengakui pencapaian Anies antara lain berhasil membangun jalur sepeda sepanjang 63 kilometer. Selain itu menciptakan integrasi antarmoda dan meluncurkan bus listrik untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.
Bike to Work Indonesia melakukan aksi simpatik bertajuk “Yang Bersepeda Yang Istimewa” di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat tahun 2020. Foto: Greeners.co
Jalur Sepeda Perlu Bertambah
Perbandingan dengan kota-kota lain di dunia tambahnya, mereka serius meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung mobilitas warganya. Jakarta sebutnya, justru terlihat sudah berpuas diri dengan pembangunan jalur sepeda.
“Pandemi memang menyulitkan pendanaan untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan, tak terkecuali dengan Jakarta. Tapi pandemi pula yang mendorong banyak kota di dunia untuk berubah drastis, dengan tetap menempatkan prioritas bagi warganya, terutama dalam hal mobilitas dan kesejahteraan,” ujar Fahmi.
Fahmi mendorong upaya mempermanenkan prasarana yang sifatnya temporer. Misalnya, merealokasi ruang jalan untuk keperluan lalu lintas pergerakan manusia, di antaranya dengan pembuatan pop-up bike lane.
“Ini tindakan darurat yang Jakarta tidak lakukan Jakarta secara optimal. Dengan kata lain, Jakarta menyia-nyiakan peluang yang sebetulnya sangat berguna untuk merealisasikan kondisi yang dibayangkan akan dicapai,” imbuhnya.
Saat ini kemacetan mulai terlihat setelah ada pengendoran pengetatan di masa pandemi. Oleh sebab itu, Fahmi meminta keberanian dan komitmen dari Gubernur Anies untuk mendorong peningkatan penggunaan sepeda sebagai sarana mobilitas warga. Dukungan anggaran sarana dan prasarana juga perlu.
Tolak Pembongkaran Jalur Sepeda
Fahmi mengingatkan, Pemprov DKI Jakarta untuk konsisten. Pemprov jangan terhasut desakan pembongkaran jalur sepeda yang kerap dapat tudingan pemicu kemacetan lalu lintas.
Keraguan Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung mobilitas ramah lingkungan terlihat dari tidak masuknya program pembangunan prasarana bersepeda dalam daftar kegiatan strategis daerah (Peraturan Gubernur No 68 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur No 17 Tahun 2020).
Sementara itu, Peraturan Gubernur No 51 Tahun 2020 terkait peraturan pedoman keberadaan prasarana bersepeda dan fasilitas pendukungnya tanpa kontrol dan belum sepenuhnya terlaksana. Kewajiban gedung perkantoran menyediakan tempat parkir dan ruang ganti bagi pesepeda seperti juga belum terlaksana.
“Pemerintah Jakarta pun sempat tutup mata terhadap pelarangan penggunaan jalur sepeda di Jalan Sudirman-Thamrin bagi mereka yang bersepeda ke tempat kerja. Padahal bukankah ini yang diutamakan berdasarkan peraturan gubernur?,” ungkapnya.
Usul Berlakunya Fuel-Free Friday
Terkait dorongan untuk mewujudkan Jakarta lebih ramah lingkungan, B2W Indonesia mengusulkan berlakunya fuel-free Friday, yaitu hari bebas penggunaan kendaraan bermotor seminimal mungkin di seluruh Jakarta setiap Jumat.
Di samping itu B2W Indonesia juga meminta Pemprov DKI Jakarta mencantumkan pembangunan prasarana dan fasilitas jaringan bersepeda dalam kegiatan strategis daerah. Lalu merealisasikan pembanguna bike lounge seperti gagasan Jakarta Experience Board.
Pemprov juga harus mengaktifkan dan memperluas hari bebas kendaraan bermotor (car free day). Inklusivitas masyarakat dalam berolahraga juga harus terpenuhi. Peraturan gubernur mengenai pembatasan kendaraan bermotor juga harus terwujud.
Penulis : Fitri Annisa
21 Apr 2024 
