Jakarta (Greeners) – Badan Pengelola Reduksi Emisi Deforestasi dan Degradasi hutan dan lahan gambut (BP REDD+) menjelaskan bahwa perubahan fundamental harus terjadi pada tiga sektor utama dalam suatu negara untuk mencapai target pengurangan resiko perubahan iklim.
Deputi Perencanaan dan Pendanaan BP REDD+, Agus Pratama Sari mengatakan, tiga sektor utama yang dimaksud adalah sektor energi, tata kelola guna lahan hutan, serta perkotaan.
Menurut Agus, inovasi juga merupakan kunci untuk mencari solusi bagi perubahan iklim. Tidak ketinggalan, melibatkan pihak swasta dalam menyelesaikan masalah perubahan iklim.
“Selain itu, setiap solusi apapun yang muncul juga harus memperhitungkan pentingnya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat, digaris bawahi ya, masyarakat juga sangat penting,” ujar Agus di Gedung Mayapada II, Jakarta, Rabu (17/09).
Deputi Perencanaan dan Pendanaan BP REDD+, Agus Pratama Sari. Foto: greeners.co/Danny Kosasih
Lebih lanjut, Agus menambahkan, dengan meningkatkan efisiensi, memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung, dan mendorong berkembangnya inovasi pada sektor-sektor tersebut nantinya akan sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan ekonomi yang sejalan dengan penurunan resiko perubahan iklim.
Sebagai informasi, sebagai salah satu dari tujuh negara pendukung Komisi Global untuk Ekonomi dan Iklim (Global Commision on the Economy and Climate), Heru Prasetyo, Kepala BP REDD+ selaku perwakilan dari Indonesia menyambut baik peluncuran laporan New Climate Economy (NCE) yang berlangsung di New York, Selasa, 16 September malam.
Peluncuran laporan NCE ini sendiri merupakan salah satu rangkaian sisipan acara pelaksanaan konferensi perubahan iklim di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 21 September mendatang.
Laporan NCE merupakan program unggulan dari Komisi Global untuk Ekonomi dan Iklim untuk menganalisis bagaimana negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sambil menangani resiko-resiko yang ditimbulkan akibat perubahan iklim.
(G09)
21 Apr 2024 
