Akhirnya, setelah melalui proses panjang, APBD DKI Jakarta 2013 dapat digunakan, dengan penyerahan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di Balaikota DKI Jakarta pada Selasa (26/2).
Total APBD DKI 2013 mencapai Rp 49,98 triliun ini akan difokuskan untuk mengerjakan program prioritas yaitu penanganan kemacetan, banjir, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
“Setelah diserahkan sore ini langsung dikerjakan. Prioritas langsung di kebut, terutama yang berkaitan dengan macet, banjir, perumahan, kesehatan, dan pendidikan,” kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta usai penyerahan DPA tersebut.
Kepada para SKPD dan UKPD, Jokowi berpesan program yang menggunakan lelang harus sesegera mungkin disiapkan administrasinya, sehingga proses tender bisa segera dilaksanakan. Sebab, pelaksanaan pembangunan sudah terlambat selama dua bulan. Sehingga harus dikejar pelaksanaannya agar pembangunan infrastruktur dalam selesai tepat waktu pada akhir bulan, dan penyerapan anggaran APBD DKI 2013 lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran APBD tahun lalu.
“Secepat-cepatnya, terutama yang ada lelang langsung kerjakan, siapkan administrasi langsung tender. Jangan lama-lama kita sudah terlambat 2 bulan,” ujarnya.
Pada tahun ini DPA diserahkan kepada 745 SKPD dan UKPD, jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 738. Secara simbolis DPA diserahkan kepada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Walikota Jakarta Timur, dan Kelurahan Pinangsia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan meminta kepada seluruh SKPD dan UKPD untuk segera menyelesaikan anggaran kas. Hal tersebut untuk menghindari penumpukan penagihan anggaran di akhir tahun. Selain itu diminta melakukan pelelangan sejak triwulan pertama, agar tidak ada yang dilelang pada triwulan ketiga. Paling tidak akhir November, pengadaan barang dan jasa bisa terlaksana dengan baik.
Ada 20 program unggulan Jokowi-Basuki yang dianggarkan sebesar Rp 11,88 triliun. Diantaranya untuk penanganan banjir adalah pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), untuk penyelesaian pembebasan lahan serta pembangunan jalan dan saluran pengaman sejajar KBT.
Program selanjutnya yaitu normalisasi sungai dan saluran drainase, yang meliputi perbaikan perkuatan tebing melalui pembangunan sheet pile; inventarisasi dan pembebasan lahan, terutama untuk Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter; serta pembersihan sampah, juga pengerukan sungai dan saluran di lima wilayah DKI Jakarta.
Program lainnya yaitu penataan pembangunan situ, waduk, dan tanggul pengaman pantai, yaitu pembangunan embung; pembebasan lahan dan pembangunan waduk; serta pembangunan tanggul pengaman di pantai utara Jakarta.
Lalu untuk penanganan kemacetan adalah pembangunan Terminal Bus Pulogebang, yaitu pembebasan lahan untuk penyelesaian terminal serta frontage toll akses menuju terminal. Peningkatan pengelolaan bus transjakarta, yang dilakukan untuk pengadaan bus, pembangunan koridor baru, sterilisasi jalur, dan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan pada koridorbusway.
Dan pembangunan mass rapid transit (MRT), yaitu untuk pembebasan lahan koridor, pelebaran jalan penunjang MRT, serta pelaksanaan pembangunan konstruksi MRT yang akan dilakukan oleh PT MRT Jakarta. Penataan trayek dan peremajaan angkutan umum berupa pengadaan bus sedang untuk peremajaan angkutan umum reguler. (G06)
21 Apr 2024 
