Jakarta (Greeners) – Pemerintah Indonesia mendorong wisata bahari berkelanjutan melalui peran pemerintah daerah dengan menganggarkan tiga persen dana APBN untuk membangun wisata bahari berkelanjutan. Sistem berkelanjutan ini didorong karena isu sampah di laut khususnya sampah plastik semakin membahayakan perairan Indonesia dan dunia.
Asisten Deputi Budaya Seni Dan Olahraga Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Kosmas Harefa mengatakan bahwa potensi kelautan Indonesia belum tereksplorasi dengan baik di bidang wisata bahari terutama olahraga bahari yang belum ada apa-apanya dibandingkan negara lain. Padahal potensi ini bisa mengangkat Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Kita sudah punya laut tapi belum dimanfaatkan dengan maksimal. Oleh karenanya kita harus bisa menjadikan kelautan kita sebagai tempat destinasi untuk para pecinta aktivitas bahari dunia terutama pada olahraga bahari,” kata Kosmas kepada Greeners saat ditemui di acara Deep and Extreme Indonesia 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (04/04/2019).
BACA JUGA: Masalah Sampah (Masih) Jadi Hambatan Pariwisata
Kosmas mengatakan untuk mengembangkan destinasi wisata bahari ini perlu koordinasi dengan pemerintah daerah karena pemda mengetahui secara pasti dan memiliki otoritas terhadap daerahnya.
Ia mengatakan dalam pengelolaan wisata bahari yang berkelanjutan, Indonesia masih berkutat pada isu sampah terutama sampah plastik yang menjadi perhatian akhir-akhir ini. Ia berharap pemda memiliki inovasi untuk mewujudkan wisata bahari yang berkelanjutan.
“Kalau kami (Kemenko Maritim) hanya mengeksistensi, mendampingi, memantau dan mengevaluasi bagaimana sesungguhnya pemda dan masyarakat bergerak untuk masalah wisata bahari berkelanjutan ini. Pemda harus didorong supaya membangun sistem dengan keterlibatan masyarakat karena membangun kesadaran masyarakat secara menyeluruh jauh lebih penting sehingga penanganan sampah itu terintegrasi ke semua stakeholder yang ada,” ujar Kosmas.
BACA JUGA: KKP dan Kementerian Pariwisata Kembangkan Kepariwisataan Bahari Nasional
Untuk menunjang sistem berkelanjutan di kawasan wisata bahari ini, Staf Khusus Kantor Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pemerintah telah menggolontorkan dana cukup besar untuk konservasi dan wisata bahari.
“Pemerintah Indonesia tidak sedikit menganggarkan dana cukup besar dalam rangka kerja dan tugas kemaritiman, baik itu yang bersih-bersih laut maupun konservasi yang dilakukan. Lebih dari tiga persen anggaran kemaritiman adalah bagian yang dialokasikan dalam rangka konservasi dan wisata bahari ,” kata Ali.
Ali menyatakan belum bisa merinci detail alokasi dana tersebut namun ia memastikan bahwa anggaran tersebut diberikan kepada beberapa bupati dan walikota untuk menjadi bagian program konservasi dari pemerintah daerah.
Penulis: Dewi Purningsih
21 Apr 2024 
