Jakarta (Greeners) – Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, tetapi juga berpengaruh hingga ke sektor ketahanan pangan. Ancaman kerawanan pangan juga disebut sudah terjadi di sejumlah wilayah.
Lily Batara dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mengungkapkan, di wilayah Depok, Jawa Barat telah terjadi ancaman kerawanan pangan khususnya terhadap para pekerja di sektor informal.
Baca juga: Negara Berpolusi Tinggi Rentan Terpapar Covid-19
“Minggu lalu kami menemukan tiga rumah tangga mengalami perubahan pola konsumsi. Penurunan kualitas pangan di kalangan pekerja informal akibat penurunan income secara drastis,” ujar Lily, pada diskusi daring “Ancaman Kelaparan di Tengah Pandemi”, Kamis, (09/04/2020).
Lily menceritakan, salah satu kejadian tersebut dialami WT, seorang buruh cuci di Depok, Jawa Barat. Sejak tiga Minggu lalu, WT tak juga menerima panggilan kerja sehingga pendapatannya menurun. Ia pun mengubah pola konsumsi dari nasi menjadi singkong.
Memanfaatkan Dana Desa
Roni Budi Sulistyo, Koordinator Bincang Pengembangan Kapasitas dan Kaderisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Direktorat Jenderal Pembangunan dan PMD, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan, dalam mengantisipasi ancaman Covid-19 di desa, pemerintah mengeluarkan surat edaran pada akhir Maret lalu. Isinya yakni mengenai pembentukan relawan Covid-19 yang diketuai oleh kepala desa.
“Prosesnya dimulai dengan sosialisasi, pemahaman sikap yang harus dilakukan masyarakat untuk menanggulangi, misalnya, penyemprotan disinfektan dan karantina warga yang datang dari kota atau luar negeri,” ucap Roni.
Untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi warga terdampak, kata Roni, surat edaran tersebut juga menjelaskan penggunaan dana desa. Ia mencontohkan, salah satunya melalui program padat karya tunai untuk mendukung ekonomi desa. Sasarannya adalah masyaakat desa yang rentan terdampak.
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani saat diskusi daring “Ancaman Kelaparan di Tengah Pandemi”, Kamis, (09/04/2020). Foto: KRKP
Roni menuturkan dalam pelibatan pencegahan di level desa yakni dengan memproduksi masker, disinfektan, dan lainnya. Sementara untuk sumber pendanaan utama program padat karya tunai, ia mengatakan berasal dari dana desa sesuai Peraturan Menteri Dese Nomor 16 Tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp72 triliun.
“Harapannya dana desa dapat dimanfaatkan untuk upaya penanggulangan Covid-19. Dana desa diarahkan ke ketahanan pangan, ketahanan masyarakat, dan bencana,” ujar Roni.
Ia menjelaskan, dampak Covid-19 terhadap produksi pangan, dapat diintervensi dengan dana desa. Menurut Roni, prosesnya dapat dilakukan melalui musyawarah desa.
Belajar Membangun Ketahanan Pangan dari Luwu Utara
Luwu Utara adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang berhasil masuk ke dalam kategori Kabupaten Tahan Pangan. Kriteria tersebut berdasarkan riset Badan Ketahanan Pangan 2018. Terkait ancaman kerawanan pangan di tengah pandemi Covid-19, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengatakan hingga saat ini belum terlihat di wilayahnya. “Data dari BPS, Lutra belum ada dampak Covid-19, terkait cadangan pangannya,” ujar Indah.
Indah mengatakan, cadangan pangan di Luwu Utara diproyeksikan mencukupi hingga bulan Oktober mendatang. Di Luwu Utara sendiri terdapat 28,4 ribu hektare sawah dengan produksi mencapai 47 ribu ton gabah kering giling (GKG). “Cadangan akan tetap surplus 56 ribu ton hingga Oktober,” ucapnya.
Ia menuturkan untuk menjamin keberlangsungan produksi di tengah pembatasan sosial dan fisik, pertanian di Luwu Utara mengusung mekanisasi pertanian dengan penyaluran alat mesin pertanian (alsintan).
Baca juga: Volume Sampah DKI Turun Selama Penerapan WFH
Di pedalaman, kata Indah, masyarakat sangat protektif terhadap wilayahnya. Ada yang menutup lalu lintas orang dan lalu lintas barang. “Ada ungkapan dari orang tua ‘lebih baik kami mati berdarah daripada mati kelaparan’. Ini menjadi motivasi kebijakan Lutra untuk tidak menjual bahan pangan di masa pandemi,” kata dia.
Indah menyebut, Lutra juga memiliki kebijakan khusus yaitu menerapkan koordinasi agar beras di Lutra tidak dijual sebelum kebutuhan setempat terpenuhi. “Kami ada program DUPOLI (dua Polybag) setiap rumah. Ada cabe dan terong karena mereka dapat panen sepanjang tahun,” ujar Indah.
Secara umum, kata Indah, langkah taktis yang dilakukan di Lutra adalah memberlakukan pembatasan di daerah terpencil (remote). “Mereka berpikir jika di kota tidak produktif lebih baik kembali ke desa. Lockdown di desa dilakukan di daerah pegunungan untuk melindungi masyarakat dari wabah,” katanya.
Penulis: Dewi Purningsih
Editor: Devi Anggar Oktaviani
21 Apr 2024 
