Bali (Greeners) – Sebagai Presidensi G20, Indonesia memiliki tuntutan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, pengendalian perubahan iklim dan pemulihan lingkungan hidup. Salah satu langkah konkretnya, Indonesia memulai aksi nyata bersih mangrove dalam rangkaian momentum G20. Harapannya hal ini dapat mendorong upaya menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan.
Hal itu Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Alue Dohong sampaikan dalam acara Aksi Bersih Mangrove, di Bali, Sabtu (29/1). “Peristiwa G20 tidak hanya puncaknya pada November nanti, tapi ada banyak peristiwa pendahuluannya, Jadi artinya apa? jangan kita berharap November ini sudah bersih tapi mulai dilakukan dari sekarang upaya pembersihan,” katanya.
Aksi bersih mangrove merupakan salah satu upaya konkret pemerintah dalam rangka menyambut agenda G20. Adapun targetnya yaitu dua wilayah, aksi bersih mangrove di Kawasan Estuari DAM dan Hutan Mangrove Segara Guna Batu Lumbang. Kawasan Mangrove Conservation Forest di Kota Denpasar, Bali juga akan para pemimpin delegasi G20 kunjungi nantinya. Kawasan ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat dalam penanganan perubahan iklim.
Alue Dohong menyebut, sebagai tuan rumah Indonesia harus menunjukkan citra yang ramah, bersih dan bersahaja untuk meningkatkan impresi (kesan) negara-negara di dunia.
Ratusan Kilogram Sampah Terkumpul dari Aksi Bersih Mangrove
Dua acara sebelumnya telah berlangsung pada 27-28 Januari 2022, yakni aksi operasi bersih sampah di hutan mangrove dan aksi penanaman mangrove. Dengan menggandeng pemerintah daerah dan komunitas terkait, pada hari pertama terkumpul sebanyak 927,48 kilogram sampah.
Lalu pada hari kedua, terkumpul sebanyak 67,5 kilogram sampah. Sebanyak 15 komunitas lingkungan hidup terlibat aktif terlibat dalam penanaman 220 batang mangrove.
Pengelolaan sampah, sambungnya harus mulai terimplementasi dari hulu ke hilir. Pasalnya, 50 % sumber sampah berasal dari sektor rumah tangga, dan sisanya industri. “Artinya penanganan hulu paling penting, bisa dimulai dari pilah pilih sampah di rumah tangga, pembangunan TPS 3R, TPST, supaya timbulan sampah sangat minimum,” paparnya.
Polusi sampah sangat besar dampaknya terhadap hutan mangrove. Pasalnya, mangrove merupakan ekosistem terbaik untuk habitat hewan-hewan di kawasan air. “Kalau mangrovenya rusak karena terpolusi sampah maka nilai-nilai ekonomi, nilai-nilai ekologi dan nilai sosialnya akan hilang. Karena itu wajib kita jaga, salah satunya dengan pengendalian sampah ini,” ungkapnya.
Berdasarkan target kebijakan strategi nasional (Jakstranas) pada tahun 2025, pengurangan sampah harus mencapai 30 % dan penanganan sampah sebesar 70 %. Aloe menyebut, masih banyak tugas berat untuk bisa mencapai target tersebut.
Aksi tanam dan bersih mangrove ini bukti nyata pengendalian perubahan iklim. Foto: KLHK
Penyiapan Infrastruktur Sambut G20
Dalam acara aksi bersih mangrove ini juga turut hadir perwakilan dari sejumlah kementerian seperti perwakilan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), perwakilan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), pemerintah daerah, komunitas lingkungan hidup di Bali, serta Green Leadership Indonesia.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) John Wempi Wetipo menyebut, PUPR juga memiliki peran khusus untuk memastikan infrastruktur dalam helatan G20 nanti. Adapun anggaran sekitar Rp 500 miliar khusus untuk G20 di Bali akan teralokasi sebagaimana mestinya sesuai komitmen dan sinergi bersama menyambut G20.
“Ada tugas teman-teman balai sumber daya air, balai cipta karya dan balai bina marga. Kita sinergi bekerja untuk menuntaskan sebelum momentum G20,” ucapnya.
Dalam acara aksi bersih mangrove ini, KLHK juga memberikan secara simbolis berupa satu set jaring untuk penghalang sampah di area mangrove kepada kelompok nelayan. Kemudian berlanjut dengan prosesi pelepasan bibit ikan seiring dengan peringatan Rahina Tumpek Uye.
Penulis : Ramadani Wahyu
21 Apr 2024 
