Jakarta (Greeners) – Akses air di Gunungkidul terancam imbas maraknya pembangunan di Kawasan Bentangan Alam Karst (KBAK). Hal itu bisa menimbulkan krisis air kian parah. Bahkan, memperbesar potensi bencana banjir dan longsor. Pemerintah perlu ambil sikap yang tegas kepada investor yang berencana membangun vila dan resor.
Baru-baru ini, Raffi Ahmad bersama Arbi Leo melakukan peletakan batu pertama pembangunan Resort dan Beach Club Bekizart. Rencananya, Beach Club tersebut akan dibuat sebanyak 300 vila dan tiga restoran. Pembangunan vila oleh PT Agung Rans Bersahaja Indonesia (ARBI) ini di Pantai Krakal, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.
Rencana pembangunan seluas 10 Hektare (Ha) ini akan mereka lakukan di atas wilayah KBAK Gunungsewu bagian timur. Padahal, dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 17 Tahun 2012, Kawasan Bentang Alam Karst merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian kawasan lindung nasional. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yogyakarta, pemanfaatannya tidak boleh berpotensi merusak kawasan bentang alam karst.
BACA JUGA: Indonesia Berisiko Hadapi Krisis Air di Tahun 2040
Kepala Divisi Kampanye dan Data Informasi Walhi Yogyakarta, Elki Setiyo mengatakan saat ini Walhi belum melihat adanya komitmen investor memperhatikan aspek lingkungan dalam proses pembangunan vila. Jika pembangunan ini berlanjut, bisa menimbulkan krisis air di Gunungkidul, terutama di wilayah Pantai Krakal yang memasuki zona perlindungan air tanah.
Kawasan tersebut mempunyai sungai bawah tanah dan mata air bawah tanah yang merupakan cadangan air bagi warga sekitar. Meskipun mempunyai sungai di bawah tanah, Kapanewon Tanjungsari merupakan wilayah yang rawan kekeringan. Walhi menilai, pembangunan resor yang akan selesai pada tahun 2025 ini bisa memperparah kekeringan di Kapanewon Tanjungsari.
Raffi Ahmad bersama Arbi Leo melakukan peletakan batu pertama pembangunan Resort dan Beach Club Bekizart. Foto: Instagram Raffinagita
Pemerintah Perlu Bersikap Tegas kepada Investor
Masuknya Raffi Ahmad sebagai investor di Pantai Krakal, tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Elki menambahkan, pemerintah harus mempunya sikap yang jelas dan tegas kepada investor.
“Hari ini narasi yang mereka bangun masuknya investasi. Sudah banyak investasi yang masuk ke Gunungkidul, terbukti dengan banyaknya resort besar di Gunungkidul. Lantas, apakah itu membuat warga sejahtera? Narasinya sudah harus digeser,” ujar Elki melalui keterangan tertulisnya kepada Greeners, Kamis (4/1).
BACA JUGA: Kekeringan, Dua Desa di Karawang Krisis Air
Elki mengatakan, permasalahan terbesar di Gunungkidul adalah akses air. Menurutnya, pemerintah jangan hanya mengutamakan investasi. Seharusnya pemerintah kabupaten harus lebih peduli dengan permasalahan air di Gunungkidul.
Berdasarkan hasil temuan, Walhi Yogyakarta merekomendasikan pemerintah daerah Gunungkidul memperketat perizinan pembangunan hotel dan resort. Walhi meminta agar pemerintah mengendalikan pemanfaatan kawasan bentang alam karst, menjadikan kawasan Pantai Krakal sebagai kawasan bentang alam karst yang harus dilindungi. Kemudian, pemerintah perlu mengendalikan investasi yang masuk ke Gunungkidul.
Walhi Menilai Ada Kelonggaran Investasi
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengimbau warga agar tidak menjual tanahnya ke investor dari luar Gunungkidul. Namun, Walhi menilai berbagai kelonggaran investasi di Gunungkidul justru menjadi kontradiksi dari imbauan kepada warga.
Menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Gunungkidul telah mencapai target investasi. Pada tahun 2023, target investasinya adalah RP 447 miliar. Namun, pada pertengahan November sudah mencapai Rp451,4 miliar.
Investasi yang masuk kebanyakan investasi di bidang pariwisata. Data tersebut menunjukkan target investasi tahun 2023 telah tercapai. Namun, sepertinya pemerintah Gunungkidul masih akan menggenjot investasi masuk dengan dalih memajukan perekonomian masyarakat. Semestinya, yang perlu pemerintah Gunungkidul prioritaskan yaitu menyelesaikan permasalahan kekeringan di Gunungkidul.
Penulis: Dini Jembar Wardani
Editor: Indiana Malia
21 Apr 2024 
