Jakarta (Greeners) – Angin segar mulai berhembus menghampiri para nelayan Indonesia. Pasalnya, setelah banyak para nelayan yang tidak lagi melaut karena kesulitan mencari pasokan solar bersubsidi, kini mereka akan mendapatkan jatah solar khusus nelayan yang akan disalurkan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, Kementerian kelautan dan Perikanan, Balok Budiyanto mengatakan, bahwa kesepakatan jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan adalah bentuk sinergi KKP dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) dan PT Pertamina.
Balok juga menyatakan, bahwa hingga akhir tahun ini (Agustus-Desember), KKP akan mendapatkan alokasi BBM bersubsidi atau JBT jenis minyak solar untuk nelayan sebanyak 702.540 kiloliter (KL), dengan rincian saluran dari PT Pertamina sebesar 670.000 KL, PT AKR sebesar 31.379 KL, dan PT SPN sebesar 1.160 KL.
“Nantinya, pengaturan dalam pendistribusian minyak solar bersubsidi akan dilakukan oleh pihak KKP bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan PT Pertamina,” ujar Balok, Jakarta, Senin (07/09).
Selain itu, lanjut Balok, untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) bersubsidi, KKP akan menyampaikan pembagian alokasi per wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) per dua bulan, dilengkapi dengan rencana volume pendistribusian BBM bersubsidi/JBT di masing-masing wilayah tersebut.
Untuk pendistribusian JBT kepada nelayan di suatu wilayah, menurut Balok, juga harus melalui penyalur SPDN/SPBN yang ada di wilayah tersebut. Bila tidak ada penyalur tersebut, maka dapat diambil di SPBU yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota dan/atau Terminal BBM milik PT Pertamina.
“Sebagai langkah lanjutan nanti, KKP bersama ESDM, Kemendagri, BPH Migas dan Pertamina juga akan menyiapkan rencana kebutuhan BBM bersubsidi atau JBT khusus untuk nelayan tahun 2015 per Kabupaten/Kota, dengan nomenklatur khusus BBM bersubsidi untuk nelayan,” kata Balok.
(G09)
21 Apr 2024 
