30 Maret 2023 jadi Peringatan Pertama International Day of Zero Waste

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati menyatakan, pentingnya pengelolaan sampah organik melalui pengomposan.

“Jika seluruh masyarakat Indonesia melakukan pengomposan sampah organik sisa makanan setiap tahunnya secara mandiri di rumah, maka 10,92 juta ton sampah organik tidak dibawa ke TPA,” katanya. 

Upaya itu lanjutnya dapat menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 6,834 juta ton CO2eq. Ia menegaskan bahwa sampah merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat.

Warga Desa Buleleng memisahkan sampah organik untuk diolah di rumah kompos. Foto : Yayasan Bumi Sasmaya

Tak Ada Lagi Pembangunan TPA Baru 

KLHK pun menargetkan tak ada lagi pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) baru pada tahun 2030 nanti. Ini menyusul optimalisasi pengelolaan sampah sebagai upaya mitigasi menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Lebih lanjut Vivien menyatakan, target tersebut bertujuan untuk mengurangi polusi, terutama sampah organik dan berimbas pada perubahan iklim. 

“TPA menghasilkan gas metana dan emisi gas rumah kaca. Tahun 2030 kita tak lagi melakukan pembangunan TPA, dan pada 2040 tak akan ada lagi TPA,” ucapnya.

Negara-negara maju, seperti Denmark, tempat penampungan akhir hanya menampung enam persen karena sampahnya bisa mereka kelola. Menurut Vivien, Indonesia seharusnya bisa melakukan hal serupa. 

Penurunan Emisi dari Sektor Sampah

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) pada 23 September 2022 yang meliputi target penurunan emisi GRK. Adapun targetnya naik dari yang semula 29 persen menjadi 31,89 persen oleh upaya sendiri (CM1) dan 41 persen menjadi 43,20 melalui dukungan internasional (CM2) pada tahun 2030 nanti.

Pada sektor limbah, tahun 2030 Indonesia menargetkan penurunan tingkat emisi GRK sebesar 40 Mton CO2eg (CM1) dan 43,5 Mton COzeg (CM2).

Vivien mengungkap, KLHK telah menyusun rencana aksi pencapaian zero waste and zero emission dari subsektor limbah padat domestik (sampah).

Dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2023, KLHK mendorong upaya serius penanganan dan pengelolaan sampah. Sampah yang tak terpilah dapat bermanfaat untuk diolah menjadi briket. Demikian pula sampah yang terpilah seharusnya bisa memberikan nilai dalam masyarakat.

Persoalan sampah di Indonesia menghadapi beragam tantangan. Foto: Freepik

Luruskan Definisi Zero Waste

Sementara itu, Dewan Pengarah Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) David Sutasurya mengatakan, momentum International Day of Zero Waste menjadi kesempatan untuk menyelaraskan definisi zero waste yang tepat.

Menurutnya, pengelolaan sampah tidak bisa asal dengan membakarnya, baik secara konvensional maupun dengan teknologi thermal. Selain itu perhatikan pula dampak samping dari aktivitas tersebut. Apakah misalnya menghasilkan abu, zat berbahaya beracun yang bisa membahayakan kesehatan dan lingkungan.

“Ini adalah pesan kami, sudah saatnya kita menggunakan definisi zero waste yang tepat,” imbuhnya.

Pemerintah Indonesia pun perlu mengimplementasikan pengertian zero waste yang tepat. Indonesia perlu mencontoh pengelolaan sampah negara-negara serumpun seperti di Kota San Fernando, Filipina. Negara ini berhasil mengurangi sampah ke TPA tanpa teknologi sebesar 87 %.

Sementara itu lanjutnya, Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen perlu penguatan.

“Karena berbicara plastik ini terkait dengan industri, perdagangan, dan pariwisata dan kita butuhkan koordinasi kementerian itu. Artinya kita butuh peraturan setingkat peraturan pemerintah,” tambah Direktur Eksekutif Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB) ini.

David menyatakan, untuk mencapai zero waste 100 % masih menjadi tantangan untuk semua negara di dunia. Namun, paling tidak, pemerintah harus berperan aktif menuju zero waste.