Jakarta (Greeners) – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dedi Supriadi menyatakan, nelayan dan komunitas masyarakat pesisir cenderung dipandang sebagai komunitas miskin dan menjadi beban negara. Padahal mereka punya peran menjadi garda terdepan ketahanan pangan bangsa ini dengan tradisi lokalnya.
Dalam rangkaian risetnya, Dedi berkolaborasi dengan 14 LSM. Mereka mengidentifikasi setidaknya ada 1.251 unit nelayan dan komunitas pesisir yang menerapkan pengelolaan pesisir dan perikanan berbasis tradisi. Itu artinya ada 140 juta penduduk Indonesia tinggal di pesisir.
Selain itu ada sekitar 14,8 juta ton produksi ikan di Indonesia yang nelayan pasok melalui penangkapan maupun dan budi daya pada tahun 2019.
“Menangkap ikan bukan sesuatu yang gampang, butuh pengetahuan dan skill yang cukup. Nelayan termasuk mata pencarian paling berbahaya di dunia, nyawa taruhannya,” kata Dedi dalam keterangannya, Rabu (10/5).
Nelayan seringkali dianggap bodoh. Tapi faktanya mereka memiliki pengetahuan yang mumpuni di dalam pekerjaannya dan pengelolaan pesisir. Mereka memiliki pengetahuan bagaimana perilaku ikan, habitat ikan, musim ikan, hingga pengoperasian alat tangkapnya.
Konversi Lahan Ancam Nelayan dan Masyarakat Pesisir
Namun di sisi lain, pembangunan di pesisir kerap kali memarginalkan nelayan dan komunitas pesisir. Di Indonesia sejak tahun 1980-an terjadi konversi lahan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit.
Penelitian Dedi pada tahun 2018 hingga 2019 di Lubuk Kertang, Sumatra Utara, ia menemukan konversi lahan mangrove besar-besaran menjadi kelapa sawit, yang bisa ‘membunuh’ kehidupan nelayan di sana.
“Karena konversi lahan itu mengubah rona lingkungannya, rona ekosistemnya, perairan tidak subur lagi,” ungkap Dedi.
Contoh lainnya adalah reklamasi pembuatan pulau buatan di Teluk Jakarta. Hal ini mengancam penghidupan 25.000 rumah tangga nelayan dan pembudidaya kerang hijau di daerah pengerukkan.
Masyarakat pesisir juga ikut merasakan dampak perubahan iklim. Foto: Shutterstock
Pelihara Ekosistem Laut
Bentang pesisir Indonesia sangatlah panjang. Sementara, pemerintah memiliki kapasitas terbatas baik dari segi finansial, pengetahuan, maupun jumlah sumber daya manusia, untuk bisa melakukan pengelolaan pesisir dengan baik.
Namun, saat ini masyarakat pesisir sudah melakukan praktik-praktik pengelolaan pesisir sesuai tradisi, baik secara mandiri, maupun berkat bantuan LSM.
Pemerintah juga memiliki sejumlah peraturan perundangan yang melindungi dan mengakui hak-hak nelayan dan komunitas pesisir.
“Jadi yang diuntungkan kalau mereka dilindungi dan dikuatkan sebenarnya bukan hanya mereka saja, tapi bangsa ini,” tegas Dedi.
Dedi juga menyarankan agar adanya collaborative management. Salah satu bentuknya bisa dalam bentuk penguatan praktik pengelolaan berbasis komunitas oleh pemerintah dan mengoreksi kesalahpahaman selama ini.
Penulis : Dini Jembar Wardani
Editor : Ari Rikin
21 Apr 2024 
