Jakarta (Greeners) – Lembaga Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB) bersama Gerakan Diet Kantong Plastik (GIDKP), dan Aliansi Zero Waste Indonesia mendorong target penanganan sampah nasional melalui program Zero Waste Cities. Secara nasional, penanganan sampah ditargetkan hingga 70 persen pada 2025.
Direktur Eksekutif YPBB, David Sutarsurya, mengatakan sampai saat ini Kota Bandung sudah bergerak melakukan pengumpulan sampah secara terpilah dan melayani 8 ribu jiwa pada 2018. Saat ini, jumlahnya meningkat menjadi 25 ribu jiwa.
“Untuk Cimahi dari 8 ribu jiwa sudah mencapai 19 ribu jiwa di tahun 2019,” ucapnya dalam webinar rangkaian Forum Daerah Bebas Plastik Sesi Ketiga, Rabu, (9/9) lalu.
Baca juga: Tiba di Indonesia, Arka Kinari Gelar Pertunjukan Seni dan Budaya
Tingkat partisipasi pemilahan, kata David, juga merupakan kunci untuk mencapai ekonomi sirkular. Di Kota Bandung jumlahnya telah mencapai rata-rata 37 persen. Sedangkan di Kota Cimahi rata-ratanya 63 persen. Untuk pengurangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPS) dari area yang sudah melakukan pengumpulan terpilah di Kota Bandung mencapai 23 persen dan Kota Cimahi sebanyak 35 persen.
“Inisiatif dalam penanganan sampah nasional telah dilakukan di beberapa daerah seperti Cimahi dan Bandung sejak 2017 dan telah menerapkan model Zero Waste Cities yang dikembangkan YPBB,” ucapnya.
Fasilitator Zero Waste Cities sedang mensosialisasikan pemilahan sampah kepada warga. Foto: Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi (YPBB).
Selain Kota Bandung, model Zero Waste Cities ini juga sudah mulai dikembangkan di beberapa daerah dan bekerja sama dengan sejumlah lembaga setempat. Di Kabupaten Gresik kerja sama dilakukan dengan Ecoton, di Denpasar dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Bali, dan di Medan berkolaborasi dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Daerah Sumatera Utara sejak 2019.
David menuturkan bahwa Program Zero Waste Cities adalah pengembangan sistem pengumpulan sampah terpilah dan pengolahan sampah secara holistik maupun berkelanjutan. “Terdapat aspek edukasi, operasional, kelembagaan, regulasi, dan pembiayaan,” ujarnya.
Baca juga: PT Badak NGL Lakukan Konservasi Keanekaragaman Hayati
David mengkritisi pola pengelolaan sampah di Indonesia yang masih bertumpu pada model kumpul angkut buang. Menurutnya model tersebut bergantung pada teknologi. Cara pengolahan padat modal tersebut juga dikembangkan di negara-negara maju. “Negara-negara berkembang seperti Indonesia harus menemukan model pengelolaan sampahnya sendiri, bukan meniru model yang sudah berkembang di negara-negara kaya,” kata David.
Model pengelolaan sampah seperti Zero Waste Cities, menurutnya bertumpu pada pemilahan sampah dan pengolahan di skala lokal. Ia menuturkan konsep tersebut justru berupaya untuk membuat kota-kota lepas dari metode pengelolaan sampah yang mahal.
Solusi Sampah Mikroplastik
Di sisi lain Prigi Arisandi selaku perwakilan Aliansi Zero Waste Indonesia mengatakan, model Zero Waste Cities bisa menjadi satu solusi penanganan sampah.
Ia mencontohkan masalah sampah juga turut mencemari sungai. Dari hasil penelitian yang dilakukan AZWI diketahui terdapat kandungan mikroplastik di lambung ikan. Kajian yang dilakukan sejak 2018 hingga 2020 tersebut memakai sampel ikan yang ditangkap di sepanjang Sungai Brantas, Jawa Timur dan Sungai Bengawan Solo. “Hampir 80 persen ikan yang ditangkap mengandung mikroplastik,” ucapnya.
Untuk menangani sampah di lingkungan, Prigi melihat terdapat tiga kekuatan penting dari program Zero Waste Cities. Pertama, munculnya informasi karakter sampah sehingga bisa mengetahui penanganan sampah di suatu wilayah. Kedua edukasi rumah ke rumah sehingga ada peluang untuk melibatkan masyarakat. Ketiga pembentukan komite pengelolaan sampah. “Sehingga di setiap level desa punya pengurangan sampah di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.
Penulis: Ridho Pambudi
21 Apr 2024 
