Jakarta (Greeners) – Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mendukung pengelolaan lahan basah berbasis masyarakat yang menyelaraskan kebutuhan ekologi dan kesejahteraan warga di Kalimantan Timur (Kaltim).
Bersama dengan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI), YKAN melakukan koordinasi, fasilitasi, serta peningkatan kapasitas para mitra pembangunan yang terjun langsung dalam pengelolaan lahan basah. Mitra tersebut meliputi Yayasan Mangrove Lestari (YML), Yayasan Konservasi Khatulistiwa Indonesia (Yasiwa), Yayasan Biosfer Manusia (Bioma), dan Perisai Alam Borneo.
Keempat mitra pembangunan ini pun mendorong pendekatan pengelolaan lahan basah yang dipadukan dengan perlindungan partisipatif, dengan meningkatkan ekonomi alternatif masyarakat.
Misalnya budi daya sarang burung walet di Muara Siran, menjadikan masyarakat setempat lebih peduli ekosistem gambut. Mereka menyadari, jika lahan gambut rusak, hasil produksi sarang burung walet akan turun.
Sama halnya dengan masyarakat di Delta Mahakam. Kaum perempuan di wilayah ini didampingi untuk membuat olahan hasil perikanan, sembari tetap melindungi ekosistem mangrove. Hal ini juga berperan penting dalam menjaga hasil tangkapan ikan.
Manajer Senior Pembangunan Hijau YKAN, Alfan Subekti mengatakan, peningkatan ekonomi alternatif membuka kesadaran secara perlahan terhadap lingkungan yang warga jaga.
“Apa yang Kalimantan Timur lakukan saat ini memang bukanlah yang ideal. Tapi setidaknya dengan komitmen dan kolaborasi, lahan basah bisa tetap lestari,” kata Alfan dalam keterangannya baru-baru ini.
Selain itu, di Teluk Semanting, warga kampung di sana mengembangkan kampungnya sebagai destinasi wisata mangrove. Para pengunjung pun kini bisa berkemah dan melihat bekantan secara langsung.
Peran Penting Masyarakat di Lahan Basah
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni menegaskan, pengelolaan lahan basah secara lestari di Kalimantan Timur ini perlu dikerjakan secara partisipatif dan kolaboratif. Sebab, dalam hal ini jika partisipasi warga tinggi hasilnya dapat warga rasakan langsung.
“Program kerja dari mitra pembangunan dalam mengelola lahan basah di Kalimantan Timur ini membantu mencapai target penurunan emisi provinsi. Kemudian yang menjadi highlight adalah memadukan program konservasi dengan pemberdayaan masyarakat,” ucap Sri.
Ada empat wilayah lahan basah yang kini masyarakat kelola. Wilayah tersebut meliputi, lahan gambut di Desa Muara Siran, mangrove di Kecamatan Anggana, mangrove di Kampung Semanting, serta rawa dan riparian di Mesangat-Suwi.
Program pengelolaan lahan basah untuk mendorong Kaltim Hijau. Foto: YKAN
Pembangunan Hijau Kaltim
Payung dari program pengelolaan lahan ini merupakan Kesepakatan Pembangunan Hijau atau Green Growth Compact (GGC). DDPI mendukung aksi kolaboratif ini yang menggandeng berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, hingga masyarakat adat, serta YKAN untuk mempercepat pencapaian tujuan Kalimantan Timur Hijau.
Sejak pendeklarasian GGC tahun 2016, sudah ada 13 inisiatif model pengelolaan sumber daya alam berbasis lanskap. Tiga inisiatif model khusus diperuntukkan pengelolaan lahan ini. Ketiganya adalah Kemitraan Pengelolaan Delta Mahakam, Kemitraan Perlindungan Lahan Basah Mesangat-Suwi, dan Pengelolaan Kolaboratif Ekosistem Gambut Muara Siran.
Inisiatif model yang secara tidak langsung juga terlibat dalam pengelolaan lahan basah adalah Program Karbon Hutan Berau. Keterlibatan ini ikut mengelola mangrove di Kampung Teluk Semanting, Kabupaten Berau. Pada setiap ekosistem di keempat inisiatif model tersebut pun memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri.
Misalnya Yayasan Mangrove Lestari menjadi mitra yang mendampingi pengelolaan ekosistem mangrove di lanskap Delta Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, mengalami kerusakan karena tekanan pembukaan lahan.
Penulis : Dini Jembar Wardani
Editor : Ari Rikin
21 Apr 2024 
